TELUK KUANTAN, situsriau.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi kembali menggelar sidang paripurna, Rabu (8/7/2020) pagi. Kali ini dengan agenda penyampaian rekomendasi atau pandangan akhir DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kuansing tahun 2019.

Sidang paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua Zulhendri dan dihadiri oleh 22 orang anggota DPRD. Sementara itu, dari pihak Pemerintah Kabupaten Kuansing, hadir langsung Bupati Kuansing, Mursini bersama para asisten dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para Camat se-Kabupaten Kuansing.

Saat Zulhendri selaku pimpinan sidang baru saja membuka sidang, dan mempersilahkan juru bicara DPRD, Drs. Darmizar untuk membacakan rekomendasi dan pandangan akhir DPRD atas LKPj Bupati 2019, salah seorang anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan, Satria Mandala Putra melakukan interupsi.

Satria Mandala mempertanyakan sikap fraksi PAN yang tidak hadir saat sidang paripurna sebelumnya dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum seluruh fraksi DPRD pada Selasa (7/7/2020) kemarin.

Anggota fraksi PAN di DPRD Kuansing berjumlah 4 orang yaitu, Aprison, Jepriadi, Hengky Rustop dan Maspar Mahmur. Mereka tak satu pun hadir pada sidang paripurna Selasa kemarin dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD.

“Karena yang akan disampaikan ini sebuah keputusan lembaga, maka sebaiknya kita tanyakan kepada fraksi PAN alasan mereka tidak hadir pada Paripurna kemarin. Apa memang sengaja WO (Walk Out) atau bagaimana,”ujar Satria.

Kemudian, apa yang ditanyakan Satria ini juga dipertegas oleh, Ketua Komisi B, Muslim. Politikus partai Nasdem ini meminta agar pimpinan sidang memberi kesempatan kepada fraksi PAN untuk memberikan klarifikasi atas alasan mereka tidak hadir saat Paripurna kemarin.

Setelah diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi, Maspar Mahmur dari fraksi PAN menyampaikan bahwa mereka dari fraksi PAN memang mengambil sikap untuk WO pada Paripurna Selasa kemarin.

Alasannya kata Maspar, paripurna untuk penyampaian jawaban pemerintah telah dijadwalkan pada Jumat lalu. Namun batal digelar karena tidak hadirnya dari pihak Pemerintah. Kemudian dijadwalkan kembali pada Senin. Penetapan jadwal pada Senin ini sebut Maspar sudah kesepakatan dan final, namun terjadi intrerupsi dari anggota yang tidak hadir pada saat penetapan jadwal tersebut. Sehingga paripurna kembali ditunda pada Selasa kemarin.

“Atas alasan ini fraksi PAN mengambil sikap untuk WO pada paripurna Selasa kemarin,”ujar Maspar.

Namun sambung Maspar, kalau seandainya kehadiran mereka pada sidang Paripurna saat ini menyalahi atauran karena tidak hadir pada Selasa Kemarin, maka mereka siap untuk keluar.”Kalau seandainya kehadiran kami beranjak dari ketidakhadiran semalam, kami minta kepada forum kalau ada aturan kami tidak hadir dalam kesempatan ini dengan legowo kami akan keluar dari sidang paripurna ini.”ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Zulhendri selaku pimpinan sidang menegaskan tidak ada masalah, paripurna akan dilanjutkan. Sedangkan terkait sikap fraksi PAN tersebut, kata Zulhendri, telah diserahkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD untuk ditindaklanjuti.

“Sudah kita serahkan ke BK untuk menindaklanjuti, nanti BK akan memberikan rekomendasi kepada pimpinan,”ujarnya.(Ultra Sandi)