TELUKKUANTAN, situsriau.com- Menyikapi adanya permasalahan kesejahteraan buruh di kabupaten Kuantan Singingi, komisi B DPRD kabupaten Kuansing melakukan studi banding ke dinas tenaga kerja kota Pekanbaru, Selasa (19/2/2019) kemaren.

"Meski persoalan tenaga kerja ini kewenangannya sudah berada di provinsi, tapi pemerintah kabupaten juga tidak harus lepas tangan terhadap permasalahan yang mereka hadapi," ujar anggota komisi B, Rustam Effendi usai mengikuti studi banding tersebut kepada wartawan beberapa waktu lalu di Teluk Kuantan.

"Persoalan yang terjadi sama, yakni perusahaan sepele terhadap daerah setelah kewenangan ditarik provinsi. Seharusnya, perusahaan harus punya kesadaran melaporkan karyawan ke daerah," sambungnya.

Terkait hal ini kata Rustam,, pemerintah harus memastikan bahwa karyawan di Kuansing mendapatkan upah sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan Gubernur Riau.(ultrasandi)