TELUK KUANTAN, situsriau.com- Proses pembahasan perubahan APBD 2018 terus dilakukan secara maraton oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bersama DPRD Kabupaten Kuantan Singingi mengingat batas akhir waktu pengesahan hanya tinggal satu hari lagi.

Terkait hal ini, DPRD Kabupaten Kuantan Singingi kembali melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi, Sabtu (29/9/2018) malam di gedung DPRD Kuantan Singingi.

Jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi ini disampaikan langsung oleh Bupati Mursini pada rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra didampingi Wakil Ketua, Sardiono dan Alhamra.

Diawal penyampaiannya, Bupati mengucapkan terimakasih kepada fraksi Golkar atas pandangannya yang dibacakan oleh Andi Cahyadi dan telah memberikan apresiasi, pandangan dan saran kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Terhadap pandangan fraksi Golkar bahwa terjadi keterlambatan penyampaian rancangan perubahan KUA-PPAS tahun 2018 dikatakan Bupati disebabkan oleh keterlambatan pengesahan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017.

Permasalahan bantuan mesjid yang dipertanyakan fraksi Golkar dijelaskan Bupati, berkenaan mekanisme pemberian bantuan ini telah memenuhi kaidah perencanaan dan penganggaran bahwa untuk yang menjadi dasar penganggarannya telah melalui proses usulan proposal yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah sebelum penganggaran APBD 2018, sehingga menjadi prioritas dalam perubahan rencana kerja tahun 2018 ini dan diakomodir pada perubahan tahun 2018 pada item belanja langsung sekretariat daerah.

Sedangkan Untuk persoalan pembayaran hutan proyek 3 pilar, tunjangan profesi guru, tunda bayar pada pihak ketiga sudah dianggarkan pada perubahan APBD tahun anggaran 2018 ini.

Selanjutnya terkait kegiatan di dinas pariwisata dan kebudayaan, anggaran yang bersumber dana bantuan keuangan pemerintah provinsi Riau sudah dianggarkan pada perubahan APBD 2018 ini.

Terhadap saran fraksi Golkar agar memprioritaskan perbaikan atau pembangunan gedung sekolah dasar negeri pada perubahan ABPD 2018 dan APBD murni tahun 2019 juga sudah dianggarkan.

Berikutnya dari fraksi PPP bupati menanggapi terkait saran yang disampaikan bahwa salah satu dasar perubahan rencana kerja pemerintah dan perubahan APBD tahun 2018 ini didasari oleh evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai pada triwulan kedua.

Untuk Fraksi Gerindra terhadap usulan kegiatan yang semestinya mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, disampaikan bupati bahwa sebagian usulan telah dianggarkan pada perubahan APBD 2018 dan sisanya akan diprioritaskan pada APBD tahun berikutnya.

Dari fraksi PBB yang mempertanyakan tentang asumsi pendapatan daerah baik transfer pusat maupun PAD, disampaikan bupati bahwa hal itu masih berpedoman pada Perpres 107 tahun 2017 tentang rincian APBN 2018 dan surat dirjen perimbangan kemenkeu RI nomor S-506/PK/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang menjelaskan bahwa alokasi DBH untuk Kabupaten Kuansing belum berubah sebelum diterbitkan PMK Prognosa realisasi DBH tahun 2018 sebagai acuan penyaluran DBH triwulan 4 dikarenakan tidak ada perubahan APBN 2018.

Dari fraksi Demokrat terhadap gaji guru MDA pada kelurahan menurut bupati telah diakomodir pada perubahan APBD 2018 ini.

Berikutnya dari fraksi PKB plus terhadap permintaan perbaikan jalan yang didanai secara swakelola menurut bupati hal itu dapat dikoordinasikan pada perangkat daerah terkait.

Dari fraksi Nasdem yang menyarankan untuk meniadakan kegiatan fisik pada perubahan APBD 2018 ini, dijelaskan bupati bahwa seluruh kegiatan baik fisik maupun non fisik yang tertuang dalam rancangan perubahan APBD 2018, Pemkab kuansing akan mempertimbangkan baik teknis maupun nonteknis dalam pelaksanaannya nanti.

Terakhir dari fraksi perjuangan hanura,bahwa dalam perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada outcome dan bukan output, dijelaskan bupati bahwa pemerintah daerah terus mendorong hal tersebut dalam upaya mewujudkan visi dan misi kabupaten kuantan singingi 2016-2021.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Mursini juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan pembangunan di Kabupaten Kuansing merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan DPRD selaku unsur penyelenggara pemerintah daerah, oleh sebab itu kata Mursini, tidak akan mungkin bisa terwujud cita-cita pembangunan tanpa andil bersama.(Advertorial/ DPRD Kuansing)