PEKANBARU, situsriau. com - Dengan beberapa rekomendasi, DPRD Riau menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (KLPJ) tahun 2015 Kepala Daerah (Kada) Provinsi Riau melalui kajian yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus).
Ini dilakukan dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/5/16) dalam penyampaian hasil kerja Pansus dan diserahkan ke Pemerintah untuk ditindak lanjuti.
Hasil kerja Pansus yang dibacakan oleh Yulisman, berdasarkan kajian dan telaah dengan memperhatikan kondisi aktual yang ada dilapangan dan masyarakat, mendiskusikan dengan Tim Ahli, cek silang dengan SKPD dan Tim Penyusun LKPJ 2015, konsultasi dengan Kemendagri dan Menkeu, dengan merujuk pada RPJMD 2014-2019, maka disimpulkan target pembangunan yang telah ditetapkan di tahun 2015 belum mencapai kinerja yang ditetapkan, walau diakui ada juga yang tercapai.
Ini dengan masih terdapatnya kelemahan dalam pembangunan daerah dimana perencanaan kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaannya atau pemangunan dan pelaksanaan di SKPD, implementasinya tidak sesuai dengan jadwal dan serapan abnggaran yang rendah bahkan ada kegiatan yang tertunda atau terkendala. Jadi Pemerintah Provinsi Riau harus siapkan Sumber Daya Manusia perencanaan yang handal.
Kemudian kinerja pembangunan di tahun pertama RPJMD masih terdapat tidak tercapainya kegiatan fisik sehingga mengganggu kegiatan pembangunan yang dijalankan atau dtetapkan.
"Ada 11 SKPD yang realisasi kegiatannya mencapai 80%, tapi ada 51 SKPD yang relisasi kegiatan antara 31 hingga 79% dan 1 SKPD hanya 30%. Seharusnya Pmprv memberikan saksi pada SKPD yang realisasinya rendah", sebutnya.
Sementara disampaikan juga dalam rekomendasi atau catatan khusus Pansus, koordinasi antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam masalah pembangunan harus lebih ditingkatkan, sehingga kegiatan bisa berjalan dengan baik. Kalau perlu Pemprov menempatkan Pengawas Kegiatan Pembangunan disetiap Kabupaten/Kota.Tidak adanya skala prioritas dalam kegiatan membuat serapan anggaran jadi minim.
Kemudian diminta asset eks PON 2012 dan asset lainnya dilakiukan data ulang dan diserahkan ke BPAKD (Badan Pengellaan Asset dan Keuangan Daerah). Untuk yang berada di Kabupaten/Kota dihibahkan sehingga lebih gampang dalam perawatan.
Selanjutnya untuk BUMD yang tidak menguntungkan seperti RAL dan Riau Petrolium supaya ditutup saja dengan meminta pertaggungjawaban terhadap anggaan yang sudah digunaka. Untuk Ank Riaukepri dilakukan audit sebagai cor bisnis. Untuk SILPA yang mencapai Rp 3,1T untukdapat menkadi ili tambah di APBD 2016.
"Untuk masyarakat miskin tidak hanya melihat berapa jumlahnya. Tapi lebih didalami sejauh mana tingkat kemiskinannya. Selama ini belum ada terlihat program yang konkrit dalam pengentasannya", sebut Yulisman lagi.
Dari LKPJ 2015 yang disampaikan oleh Plt Gubri pada bulan Maret 2015 lalu ini, secara keseluruhan DPRD Riau belum dapat memberikan Apresiasi tehadap Pemerintah dan jajarannya yang belum bekerja keras dalam mencapai visi dan misi. Indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2014-2016 belum tecapai secara maksimal. (sr5, mc)
