PEKANBARU, situsriau.com-Provinsi Riau dengan letaknya yang strategis dan kaya akan sumber daya alamnya, ternyata tak siap hadapi era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

MEA sudah berlaku semenjak 1 Januari 2016. Namun, Riau dinilai Panitia Kerja (Panja) MEA Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) belum siap sepenuhnya.

"Riau masih berada di peringkat 16 soal kesiapan menghadapi MEA. Masih ada 15 provinsi lain yang lebih siap hadapi MEA," sebut Juliari Batubara selaku Ketua Panja MEA DPR RI saat kunjungan ke Pemprov Riau pada Rabu (27/7/16) di Auditorium Lantai 8 Menara Lancang Kuning.

Riau memiliki berbagai permasalahan yang menghambat pelaksanaan MEA. Salah satunya mengenai infrastruktur Riau yang belum memadai.

"Infrastruktur kita belum semuanya bagus. Sehingga ini jadi kendala dalam kegiatan ekonomi," ungkap Zulkifli, Walikota Dumai yang hadir dalam pertemuan dengan Panja MEA DPR RI ini

Selain Zulkifli, Kepala Daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia lainnya juga hadir. Yakni Bupati Siak dan Bupati Kepulauan Meranti.

Rofi Munawar, anggota Panja menyebut kehadiran Panja kali ini untuk tampung semua usulan dan keluhan seputar MEA.

"Mengingat Riau merupakan kawasan yang strategis dalam MEA karena berbatasan langsung dengan negara Asia Tenggara lain," katanya. (sr5, in)