JAKARTA, situsriau.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan, jika ada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin berpolitik praktis, mereka harus keluar dari institusi tersebut.

"Berpolitik itu memang agak bias juga. PNS boleh memilih, tapi kalau untuk dipilih, harus keluar dulu. Begitu juga dengan TNI, boleh dipilih, tapi harus keluar dulu," kata JK di Jakarta, Rabu (4/10/17).

JK mencontohkan Agus Harimurti Yudhoyono yang mundur dari TNI untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada April 2017. "Kalau ingin berpolitik praktis, ya, keluar dulu seperti Agus. Bagus itu, kan," ujarnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, sebagai Panglima TNI, ia pasti berpolitik. Namun, ia menjelaskan, politik seorang Panglima TNI bukanlah politik praktis.

"Politik Panglima adalah politik negara, bukan politik praktis," katanya saat tabur bunga di perairan Selat Sunda dalam geladi bersih Hari Ulang Tahun ke-72 TNI di Cilegon, Banten, Selasa (3/10/17).

Politik negara yang dimaksud adalah tugas yang dilaksanakan sesuai dengan konstitusi sehingga TNI tetap netral dalam politik praktis. Gatot menyebutkan, TNI telah terbukti selama 72 tahun melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Indonesia dan rakyat.

"Terbukti, selama 72 tahun TNI mampu melaksanakan tugasnya demi segenap tumpah darah persatuan dan kesatuan itu bersama-sama dengan rakyat," ucap jenderal bintang empat tersebut seperti dilansir tempo.co.

Belakangan, Gatot dituding kerap mengeluarkan pernyataan berbau politik, di antaranya tentang ajakan nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G-30-S/PKI dan kabar pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi nonmiliter.

Salah satu tudingan tentang manuver politik Gatot itu datang dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik. Menurut Rachland, manuver Gatot itu sudah menabrak batas kepatutan dan undang-undang.

Gatot sendiri akan memasuki masa-masa jabatannya kurang lebih enam bulan kedepan. Saat ditanya apa langkahnya setelah tidak lagi menjabat sebagai Panglima TNI, ia mengaku belum memikirkan mengenai hal itu.

Gatot menegaskan, saat ini ia masih menjalankan tugasnya sebagai Panglima TNI. "Saya harus melaksanakan tugas saya sebagai konstitusi," ujarnya.

Gatot menjelaskan, kewajiban sebelum masa jabatannya berakhir adalah menyiapkan kader-kader penerus TNI. Menurutnya, TNI harus memiliki kader penerus yang solid dengan masyarakat dan menunjukkan kesatuan komando. "Sehingga TNI selalu dalam posisi netral dalam politik praktis, ini yang penting," tuturnya.

Sepak terjang Gatot belakangan juga diamati dan menjadi perhatian partai politik. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahkan sudah menyatakan bahwa Gatot berpotensi untuk didukung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Presiden PKS, Sohibul Iman mengatakan, meski Gatot telah memberikan penilaian dan pujian kepada PKS sebagai partai yang konsisten menjaga kesatuan bangsa dan negara, namun partainya menilai Gatot bukan atas dasar pujian itu.

"Pak Gatot bagi PKS salah satu calon (capres) potensial. Bahkan ada daerah yang sudah meminta," kata Sohibul Iman seperti dilansir detikcom. Ia mengatakan, wilayah yang sudah meminta untuk mendukung Gatot adalah dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Secara umum, lanjut Sohibul, PKS belum memikirkan untuk persiapan khusus Pilpres 2019. Namun demikian, tahun 2018 mendatang harus disebut sebagai baginya adalah bagian dari proses menghadapi 2019.

Yang paling krusial pada tahun-tahun tersebut, kata Sohibul, tentunya adalah masalah calon. Bahkan pada bulan Agustus 2018 parpol harus sudah mempunyai capres yang akan didukung. (sr5, in)