SOLO, situsriau.com - Pemerintah Kota Solo hingga saat ini belum menemukan solusi terkait pembayaran pajak listrik ke PT PLN untuk bulan Juni hingga Desember mendatang. Permohonan penangguhan pembayaran yang diajukan ke PT PLN UP3 Surakarta pun ditolak.

Persoalan tersebut mendapatkan tanggapan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Solo. Sekretaris FPKS, Didik Hermawan mengatakan, sejak tahun 2019 pihaknya telah mengusulkan agar Pemkot Solo menghemat Penerangan Jalan Umum (PJU).

"Sebaiknya Pemkot Solo belajar dari Pekanbaru dalam penghematan PJU secara mandiri dan efisien. Karena sejak tahun 2019 kami sudah mengusulkan untuk menghemat Penerangan Jalan Umum Kota Solo melalui meterisasi dan penggunaan lampu LED," ujar Didik, Jumat (19/6/20).

Dengan meterisasi dan lampu LED, dikatakannya, Pemkot Solo bisa menghemat besaran pajak 70-80 persen. Hal tersebut, lanjut dia, dapat dilakukan secara mandiri dan bertahap.

"Tahun 2020, Pekanbaru telah membuktikan bisa melakukan meterisasi PJU dan penggantian lampu LED. Itu dilaksanakan secara mandiri tanpa pinjaman badan usaha yang besarnya miliaran rupiah," katanya.

Didik menyampaikan, konsep yang akan dijalankan Pemkot Solo melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dinilai akan membebani keuangan daerah. Karena, melalui program meterisasi dan ganti lampu LED PJU sebesar Rp 960 miliar tersebut, Pemkot Solo harus mengangsur selama 15 tahun.

"Dengan angsuran per tahun Rp64 miliar akan membebani keuangan daerah. Jadi seharusnya, Solo perlu belajar dari Kota Pekanbaru," pungkas dia. (sr5, md)