PEKANBARU, situsriau.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih menghitung berapa besaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Provinsi Riau 2018 yang bakal dirasionalisasi. Saat ini proses rasionalisasi anggaran sedang berjalan.

Hal itu diungkapkan Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman, kemarin. "Itu (proses reasionalisasi) sedang berjalan. Termasuk diiringi dengan DPRD, dan nanti akan ada finalisasinya," kata pria yang akrab disapa Andi Rachman ini.

Untuk angka rasionalisasi sendiri Pemprov Riau masih menunggu penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat.

"Kan ada perkembangan-perkembangan penerimaan, tentu nanti dihitung lagi. Tapi kita berharap ada tambahan penerimaan untuk daerah, misalnya kita sedang mengurus pendapatan tambahan baik itu dari PAD maupun DBH," harapnya.

Disinggung apakah untuk rasionalisasi akan dibagi rata seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Andi Rachman membantah perihal tersebut. "Tidak. Seperti yang saya katakan, kita harus bisa mencermati program-program yang prioritas," tegas Andi Rachman.

Begitu ditanya gambaran anggaran yang bakal dirasionalisasi, Andi Rachman mengatakan kalau pihaknya sudah menghitung gambaran kasarnya namun belum final.

"Hitungan kasar sudah, tapi finalisasi belum. Angkanya berapa? seperti yang sudah didengar-dengar (Rp1,9 triliun)," tandas mantan Anggota Komisi VII DPR RI ini.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan melakukan efisiensi anggaran dengan cara rasionalisasi. Namun untuk melakukan itu Pemprov Riau harus mengetahui besaran transfer Dana Bagi Hasil (DBH) pusat ke daerah.

"Acuan kita menyusun rasionalisasi anggaran menyesuaikan dengan dana transfer DBH triwulan keempat," kata Asisten II Setdaprov Riau, Masperi, baru-baru ini.

Menurutnya, dalam setahun ada 4 kali transfer DBH sesuai per triwulan. Transfer triwulan pertama hingga ketiga dilaksanakan pada tahun berjalan. Sedangkan transfer triwulan empat dilaksanakan pada awal tahun anggaran baru.

"Makanya penyusunan penganggaran yang sebelumnya dirumuskan dalam RKPD selalu terkendala untuk menutupi kekurangan transfer DBH pada triwulan keempat," terangnya.

Oleh sebab itu, lanjut Masperi, sementara ini rasionalisasi dianggap solusi, supaya ketersedian dana Pemprov Riau tetap ada menjelang transfer DBH triwulan empat dilaksanakan.

"Saat ini Bapenda tengah mengurus masalah ini. Terutama mempertanyakan status DBH triwulan keempat ke pusat. Karena kalau ini tetap dijalankan seperti biasa, mau enggak mau rasionalisasi. Dari mana lagi kita dapatkan uang untuk bayar belanja di akhir tahun, sementara closing date per 30 Desember," tandasnya. (sr5, in)