JAKARTA, situsriau.com - Posisi Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai digoyang. Jenderal Gatot didesak mengundurkan diri karena dinilai telah berpolitik menyusul sejumlah pernyataannya akhir-akhir ini.

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Muradi menilai Jenderal Gatot telah melakukan sejumlah manuver politik dalam setahun belakangan ini. Ia menyebut tiga contoh, yakni menunggangi momentum aksi demonstrasi 4 November (411) atau 2 Desember alias 212. Kedua, dengan mendorong momentum, misalnya melalui perintah nonton bareng film G30S/PKI. Ketiga, menciptakan momentum baru.

"Saya sudah lihat dia (Jenderal Gatot) berpolitik sejak setahun lalu. Buat saya berat untuk mengatakan dia tidak berpolitik," kata Muradi seperti dilansir detik, Selasa (26/9/17). "Kalau dia gentlemen, baik-baik serahkan komando, ya sudah saya berpolitik," tambahnya.

Gatot juga pernah membuat kontroversi ketika dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi menyatakan diri tersinggung bila umat Islam dituding akan melakukan makar. "Kalau ada demo, jangan dianggap makar. Pasti demo akan dilakukan dengan kedewasaan masyarakat salurkan aspirasinya, dan itu sah-sah saja," ucap Gatot, 4 Mei 2017.

Padahal beberapa waktu sebelumnya, Kepolisian RI baru saja menangkap sejumlah tokoh yang dianggap akan berbuat makar dengan menunggangi aksi-aksi massa. Meski terkesan sungkan, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto kepada pers akhirnya menyatakan, "Penetapan tersangka sudah memenuhi prosedur yang harus dilalui. Bukti, ada bukti. Bukti kan pasti ada," kata Setyo menanggapi pernyataan Jenderal Gatot.

Selang dua pekan kemudian, Jenderal Gatot kembali membuat sejumlah pihak tercengang. Saat tampil dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Balikpapan, ia membacakan puisi 'Tapi Bukan Kami Punya'. Puisi karya konsultan politik Denny JA itu berisi kritik terhadap pemerintah.

"Kalau Panglima bermaksud dengan puisi ini untuk kritik pemerintahan Jokowi, salah alamat deh. Jangan-jangan ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri," ujar anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Andreas Hugo Pareira dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 23 Mei 2017.

Secara terpisah, Ketua Setara Institute Hendardi menilai saat ini Jenderal Gatot tengah mencari momentum untuk memperkuat profil politiknya. Ia pun mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhati-hati mengambil sikap atas Panglima TNI tersebut.

Kalaupun Presiden Jokowi akan mengambil sikap tegas kepada Jenderal Gatot, ia menyarankan berupa tindakan normatif dan biasa-biasa saja. Hendardi yakin cara-cara berpolitik tidak etis yang kini diperagakan Jenderal Gatot perlahan-lahan akan layu.

"Karena Panglima TNI sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya, maka tindakan atas Gatot Nurmantyo haruslah merupakan tindakan normatif dan biasa-biasa saja, sehingga cara-cara politik yang tidak etis yang sedang diperagakannya secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Senin (25/9).

Penilaian bahwa Panglima TNI berpolitik juga datang dari Partai Demokrat. Ini menyusul sikap Jenderal Gatot yang melaporkan data intelijen soal pembelian 5.000 pucuk senjata secara ilegal kepada para senior TNI ketimbang Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi TNI.

"Bagi kelangsungan demokrasi, kita semua cukup waras untuk memahami pemesanan 5.000 senjata serbu oleh Badan Intelijen. Bila itu benar, sama berbahayanya dengan Panglima TNI yang berpolitik praktis dan melampaui kewenangannya," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto sudah memberikan penjelasan terkait pembelian senjata oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri pada Minggu (24/9). Menurutnya, pembelian senjata itu dilakukan secara legal ke PT Pindad. Wiranto menyatakan, ada kesalahan komunikasi sehingga isu pengadaan senjata menjadi polemik.

Jenderal Gatot pada Jumat pekan lalu sudah menjawab soal tudingan ia berpolitik. Menurutnya, tak jadi masalah jika ia dituduh bermain politik. "Kalau politik, apa saja dipolitisasi, kamu-kamu saja bisa dipolitisasi. Jadi biarin saja," kata Gatot di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut hanya Presiden Jokowi yang berhak memberikan penilaian atas Panglima TNI. "Itu presiden yang berhak menilai itu," kata JK, kemarin. (sr5, dc)