JAKARTA, , situsriau.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis mengatakan, kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abddulaziz Al-Saud ke Indonesia suatu momentum untuk menambahkan kouta haji 10.000 jamaah.

"Kita berpeluang mendapatkan tambahan kouta lagi mengingat animo masyarakat Indonesia untuk beribadah haji sangat besar," kata Iskan seperti dikutip dari Koran SINDO edisi Selasa (28/2/17).

Menurutnya, Indonesia bisa berdiplomasi dengan baik dan maksimal, seperti memanfaatkan kouta sisa dari sejumlah negara tetangga. Dorongan pemanfaatan kouta sisa negara lain sebelumnya juga sudah mengemuka pasca pengungkapan keberangkatan ratusan jamaah haji Indonesia lewat Filipina tahun lalu.

Dengan hal itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Kalimantan Tengah, M. Rakhman setuju dengan DPR. Dia juga berharap kedatangan Raja Salman ke Indonesia menjadikan momentum untuk bisa menambah kouta haji.

Dia mengapresiasi ada kouta tambahan jamaah haji mulai tahun ini, namun dengan ada tambahan, dia juga meminta Kementerian Agama selaku penyelenggara haji menyiapkan dengan matang seperti pergeseran jadwal pemberangkatan dan sebagainya.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifudin menegaskan, penambahan kouta belum akan dibicarakan pada kunjungan kali ini. Menang beralasan Pemerintah Arab Saudi sudah menambahkan kouta 10.000 jamaah kepada Indonesia pada tahun ini.

"Jangan, 10.000 belum dimanfaatkan, sudah minta lagi," ujar Lukman.

Menurut dia, jika Arab Saudi tidak memenuhi penambahan kouta haji, bukan berarti tidak terbaik hati sebab bisa jadi ada pertimbangan-pertimbangan kuat dari Saudi seperti alasan pelayanan mau pun keamanan.

"Tapi (Saudi) sangat memperhatikan daya tampung," kata politikus Partai Persatuan pembangunan (PPP).

Dia mengingatkan tidak ada satupun negara di dunia yang mendapatkan penambahan kouta haji tahun ini selain Indonesia. Dalam kunjungan Raja Salman ke Indonesia, Kementerian Agama (kemenag) mendapatkan dua porsi memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman. Mou itu menyangkut penyelenggara haji atau umrah serta kerja sama di bidang pendidikan keagamaan. (sr5, in)