ROHIL, situsriau.com- Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh buruh yang tergabung pada Serikat Pekerja Transportasi Indonesia atau SPTI Rokan Hilir Kubu Fuad Ahmad dikantor Bupati Rokan Hilir berakhir dengan mediasi. 

Mediasi dilakukan di lantai delapan kantor bupati yang diterima oleh Bupati Rohil Afrizal Sintong, Wakil Ketua II DPRD Rohil Basiran Nur Effendi bersama Wakil Ketua I H Abdullah, Kapolres Rohil AKBP Andrian Pramudianto serta perwakilan massa.

Selain melayangkan tuntutan kepada pemerintah daerah, massa aksi juga menyampaikan tuntutan kepada DPRD Rohil, yang mana tuntutan itu diserahkan kepada Wakil Ketua II DPRD Rohil Basiran Nur Effendi didampingi Wakil Ketua I H Abdullah.

Adapun isi tuntutan yang disampaikan massa aksi kepada DPRD Rohil diantaranya meminta DPRD Rohil memanggil kepala Dinas Tenaga Kerja Rohil agar mencabut pengesahan tanda bukti SPTI yang dipimpin oleh Kubu Hijrah.

Selain itu meminta DPRD memanggil bupati terkait surat pemberitahuan bupati nomor 560/DTK/2022/157 perihal pemberitahuan kepada pimpinan perusahaan di wilayah Rokan Hilir, serta mencabut dan membatalkan surat tersebut karena diduga dilakukan melawan hukum.

Massa juga meminta agar DPRD memanggil bupati terkait surat pemebritahuan bupati nomor 560/DTK/2022/230 perihal tindak lanjut surat nomor  560/DTK/2022/157 serta mencabut dan emmbatalkan surat karena diduga keras dilakukan secata melawan hukum.

"Dalam mediasi tadi, kita sudah terima sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh massa buruh, nanti akan kami bicarakan dengan pimpinan lain bersama kawan DPRD lainnya terkait membidangi itu," kata Wakil Basiran Nur Effendi saat diwawancarai.

DPRD Rohil juga merencanakan akan meminta klarifikasi kepada pemerintah daerah serta memanggil kepala Disnaker Rohil. "Kita juga berencana akan meminta klarifikasi dengan pemerintah daerah terutama pihak Disnaker," sebutnya.

Jenderal aksi unjuk rasa Rian Wahyudi menyebutkan bahwa tuntutan massa buruh sudah diterima dan ditanda tangani oleh DPRD Rohil. "Surat tuntutan kita sudah diterima oleh DPRD yang diwakilkan oleh dua orang wakil ketua dewan, mereka juga sudah menandatangani," tutup Rian. (ded)