Mahasiwa Datangi Kemendagri

JAKARTA, situsriau.com-Menyikapi siapa yang akan menjadi Penjabat Gubernur Riau, menggantikan posisi Gubernur Riau Edy Natar, belasan massa yang mengatas-namakan Pergerakan Pemuda Mahasiswa Riau Jakarta, Kamis siang (28/12/2023) mendatangi Kementerian Dalam Negeri. Mereka menyerahkan dokumen terkait kriteria Penjabat Gubernur Riau.

Dalam dokumen 15 halaman yang diserahkan Ketua P2MRJ Iqbal Adithama Putra berisikan kriteria-kriteria penting yang perlu diperhatikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Apalagi, Riau dan sama dengan provinsi lain memiliki agenda besar pelaksanaan Pemilu, Pilpres yang kemudian diteruskan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.

'Syarat-syarat yang kami sampaikan ini, diantaranya lebih mendahulukan putera asli Riau sebab merekalah yang mengetahui kondisi baik itu budaya maupun kondisi topograsi dan sosial masyarakat. Syarat lainnya, harus menjujung sikap netralitas, di dalam pelaksanaan pesta demokrasi tahun mendatang. Dan yang paling penting, Penjabat Gubernur Riau ini bukan orang titipan. Sebab, jika dia orang titipan, Penjabat Gubernur Riau menjadi penjabat yang sarat dengan kepentingan," kata Iqbal.

Dari kriteria-kriteria diatas, Iqbal meminta Menteri Dalam Negeri harus bersikap profesional. Demi menghindarkan upaya-upaya pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan demi kepentingan pribadi dan kepentingan golongan.

"Surat pernyataan yang juga berisi dengan kajian-kajian tentang Riau ini, telah kami serahkan kepada petugas yang ada di Kantor Kementerian Dalam Negeri," sebut Iqbal.

Sebelumnya, sejumlah nama telah diusulkan ke Menteri Dalam Negeri calon Penjabat Gubernur Riau. Diantaranya, usulan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau, yakni Rektor Universitas Riau Prof Dr Sri Indarti, Rektor UIN Suska Riau Prof Dr Khairunnas Rajab, Sekdaprov Riau SF Hariyanto. Usulan dari Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau Sekjen Kemendagri Dr Drs H Suhajar Diantoro MSi, Erwin Dimas SE DEA MSi, dan Rektor UR Prof Dr Sri Indarti SE MSi. Dan kabar hangat usulan dari Kementerian ATR BPN, Budi Situmorang. (rls)