PEKANBARU, situsriau.com - Pemerintah Pusat kembali mengucurkan anggaran sebesar Rp9,5 miliar untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau.
Anggaran itu digunakan untuk dua kegiatan yakni pengelolaan pengetahuan inovasi desa, dan operasional kegiatan tim inovasi kabupaten di 10 kabupaten se-Riau dalam mendukung Pejabat Pendukung Informasi dan Dokumentasi (PPID) 2019.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau, Syarifuddin AR, Selasa (23/4/19) di Pekanbaru.
"Untuk pengelolaan pengetahuan inovasi desa sebesar Rp6.958.601.000, dan operasional kegiatan tim inovasi kabupaten di 10 kabupaten se-Riau dalam mendukung Pejabat Pendukung Informasi dan Dokumentasi (PPID) 2019 sebesar Rp2.599.200.000," katanya.
Syarifuddin mengatakan, tahun 2018 pihaknya juga telah menerima bantuan serupa untuk PPID yang digelontorkan pemerintah pusat Rp10.121.587.686, dan telah dicairkan sebesar Rp7.591.190.765 untuk 143 PPID di kecamatan se-Provinsi Riau.
"Kita juga mencairkan anggaran sebesar Rp1.681.967.500 ke Teknologi Infomasi dan Komunikasi (TIK) kabupaten guna pelaksanaan operasional dalam mendukung PPID," terangnya.
Berdasarkan hasil rangkuman PPID tahun 2018, sebut dia, Riau telah berhasil melaksanakan beberapa program, seperti pelaksanaan bursa inovasi desa di 10 kabupaten.
Kemudian terangkumnya 2.453 kartu komitmen di tiga bidang, yakni infrastruktur dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM, dan terverifikasinya 100 lembaga P2KTD di 10 kabupaten guna membantu desa dalam melaksanakan inovasi pembangunan melalui dana desa.
"Lalu terverifikasinya 1.302 kartu ide untuk 3 bidang yaitu infrastruktur dan PSDM, dimana telah dituangkan dalam APBDes tahun 2019 guna pelaksanaan inovasi penggunaan dana desa," tukasnya.(sr5, ck)
Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 08117533365
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap. |
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com ----- |
