PEKANBARU, situsriau.com - Rasionalisasi anggaran yang direncanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017 juga menyasar anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)  Riau 2018 dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau, Ilham Yasir, menyebutkan usulan anggaran Pilkada Riau yang diajukan KPU Riau ke Pemprov Riau sebesar Rp380 miliar. Sebagian usulan itu dicoret karena rasionalisasi anggaran.

Usulan itu telah dibahas KPU Riau bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau. "Tidak semua usulan kita disetujui, berkurang dari pengajuan. Tapi masih di angka Rp300 miliar, saya lupa angka pastinya," kata Ilham di Pekanbaru, Kamis (20/4/17).

Anggaran itu belum bisa digunakan untuk membiayai  tahapan Pilkada Riau 2018. Masih dibutukan penandatanganan naskah perjanjian hibah antara KPU dengan Pemprov Riau. "Naskah itu ditandatangi Ketua KPU Pusat dan Gubernur Riau. Setelah itu, baru anggaran bisa digunakan," katanya.

Menurutnya, anggaran tersebut hanya untuk kebutuhan KPU Riau saja. Sedangkan anggaran Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) mengajukan sendiri. "Anggaran Banwaslu belum dibahas, termasuk anggaran pengamanan Pilkada di Polda Riau," terangnya.

Sedangkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, memastikan anggaran DPRD juga ikut dirasionalisasi. "Siapa bilang tidak menyentuh anggaran dewan (DPRD Riau, red). Itu tugas sekwan (Sekretaris DPRD Riau, red)," tegas Ahmad Hijazi, di Pekanbaru.

Hijazi menjelaskan rasionalisasi anggaran untuk penghematan masih dalam tataran persiapan. Pemprov Riau sendiri sedang mendata kegiatan yang terkena rasionalisasi. Kegiatan yang dinilai pemborosan anggaran menjadi target utama.

"Kita belum melakukan rasionalisasi. Masih rencana di APBD-P nanti. Karena itu, kita sudah mempersiapkannya dari sekarang dengan memetakan kegiatan mana yang bisa dicoret dan diefesiensikan," papar Hijazi.

Walau begitu, Hijazi mengaku belum mengetahui kegiatan apa saja di DPRD Riau yang pantas terkena rasionaliasi. Menurutnya, kegiatan yang dirasionalisasi diketahui dari evaluasi. (sr5, in)