PEKANBARU,situsriau.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat Pleno I Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) kabupaten/kota tahun 2022 di RCC, Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, Rabu (29/06/2022). Rapat Pleno 1 TPKAD tersebut, dipimpin oKepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau Jhon Armedi Pinem. 

Kata Jhon, inklusi keuangan telah menjadi perhatian global dan salah satu prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Inklusi keuangan memiliki peran penting dalam penyediaan akses layanan keuangan yang mudah serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan," katanya. 

Menurutnya Jhon, hal ini menjadi tantangan baru bagi seluruh pihak terkait untuk mengeluarkan kebijakan atau inisiasi yang inovatif dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan. 

"Sebagai langkah percepatan akses keuangan daerah, Pemprov Riau menjadikan program TPAKD untuk mendukung perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan UMKM lebih baik melalui penyediaan akses keuangan dalam bentuk produk keuangan antar lain kredit, tabungan, asuransi, penjaminan, subsidi bunga dan investasi secara mudah, murah dan aman," ungkap Jhon. 

Lebih lanjut, pihaknya juga menyatakan bahwa Pemprov Riau juga menjadikan TPAKD sebagai bagian dari penilaian kinerja pemerintah daerah, menganggarkan kegiatan yang diarahkan untuk mendorong pembentukan dan pelaksanaan kerja TPAKD sesuai peraturan perundang undangan.

"Mendorong pelaksanaan transaksi non tunai dan kerjasama antar BUMD, dengan badan usaha, pemerintah daerah dan lembaga lainnya," ujarnya.

Selain itu, Jhon mengungkapkan bahwasanya Pemprov Riau juga mendorong TPKAD untuk mendorong sinergitas pelaku usaha, masyarakat dan pemangku kebijakandalam optimalisasi perekonomian daerah. 

"Sebab itu, TPAKD harus bisa mengevaluasi dan memperluas program atau membuat program percepatan yang inovatif dan implementatif. TPKAD juga harus berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia untuk pengembangan dan inovasi program lainnya," pinta Jhon. (mcr/nb)