PEKANBARU,situsriau.com  - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengharapkan dukungan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dalam menyelesaikan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara di Provinsi Riau. Terutama berkaitan dengan masalah aset.

Gubri menuturkan, saat ini masih banyak permasalahan aset yang belum terselesaikan di Provinsi Riau. Untuk itu ia memohon dukungan dari Kejati Riau berkaitan dengan persoalan-persoalan yang menjadi prioritas Pemprov Riau saat ini.

"Harapan kami, yang ini (permasalahan aset) juga sudah bertahun-tahun tak selesai. Jadi makanya kami sangat berharap semoga Kejati dapat memberikan petunjuk ataupun arahan ataupun bantuan hukum agar persoalannya bisa kita selesaikan dengan sebaiknya," ungkapnya saat menandatangani MoU dengan Kejati Riau tentang bantuan hukum, pertimbangan hukum dan penegakan hukum bidang hukum perdata dan tata usaha negara, di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Rabu (19/1/2022).

Datuk Seri Setia Amanah ini meyakini selama Kepala Kejati Riau, Jaja Subagja bertugas di Riau sudah banyak permasalahan aset yang diselesaikan secara bersama. Namun menurutnya, masih ada beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan.

"Tentunya dengan adanya MoU hari ini tentunya kami harapkan permasalahan aset dapat diselesaikan yang menjadi persoalan hukum di Riau," sebutnya.

Dalam kesempatan yang sama, orang nomor satu di Riau ini juga meminta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau, maupun Kepala BUMD, untuk melakukan inventaris jika ada permasalahan yang berkaitan dengan hukum terutama aset di lingkungannya. 

Sehingga setelah permasalahan tersebut di inventarisasi, maka bisa terlihat mana yang lebih dahulu diselesaikan dan dimohon bantuan dari Kejati Riau. Dengan demikian, dalam waktu yang tidak begitu lama, permasalahan itu dapat diselesaikan.

"Kami harap OPD mengikuti secara cermat pengarahan dari Kepala Kejati Riau. Kita harapkan tahun ini lebih baik dari tahun lalu, jadikan ini acuan, bekal sebaik-baik nya untuk tahun 2022 ini," tutupnya. (mcr/ip/nb).