KAMPAR, situsriau.com- Kunjungan yang dilaksanakan Tim Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ke Kabupaten Kampar, Bupati Kampar H.Catur Sugeng Susanto,SH turut langsung mendampingi rombongan sampai ke Sinarammas PT Rama-Rama Desa Kinantan Kecamatan Tapung, kamis (18/3/21).
Perjalanan setelah Tim Dewan Ketahanan Nasional tiba di Kota Bangkinang disambut Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto,SH bersama para Forkopimda. Tidak sampai disitu, rombongan dari Sekretariat Dewkanas yang diketuai oleh Deputi Pengkajian dan Pengindrahan Dewan Ketahanan Nasional Laksamana Muda Dr. Dani Acdani, S.Sos,SE,M.AP, terlebih dahulu melakukan kunjungan ke Koperasi Unit Desa (KUD) Suka Mulya Kecamatan Bangkinang dan baru melanjutkan kunjungan ke Sinarmas PT Rama-Rama Tapung.
Selama kunjungan tersebut Bupati Kampar menyampaikan bahwa atas nama pemerintah daerah merasa bangga, bahagia dan terhormat atas kunjungan dari dewan ketahanan nasional dalam rangka Pengumpulan Data dan Informasi terkait pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.
Lebih lanjut Bupati menjelaskan terkait kabupaten kampar, bahwa kampar memiliki luas lebih kurang 11 ribu KM persegi. Dimana dari 2 juta hektar lebih kebun kelapa sawit, lebih kurang 1/4 atau lebih kurang 5000 ha dari 2 juta ha tersebut terdapat di kabupaten kampar memiliki sebanyak 37 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tersebar di 21 Kecamatan.
Sementara itu Laksamana Muda Dr. Dani Acdani pada kesempatan tersebut, menyampaikan bahwa kunjungan ini atas arahan bapak presiden, sehingga kami perlu mendapatkan informasi langsung dari daerah terkait perkebunan khususnya kebun kelapa sawit dan energi.
Mudah-mudahan informasi yang kami dapat bisa berguna dan bisa menjadi tulisan yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Presiden nantinya. Selanjutnya bisa juga dikembangkan di daerah lain nantinya.
Sementara itu Manager Sinar Mas PT Rama-Rama Bambang Suhartono menyampaikan bahwa dalam Rama-rama terkait Penetapan harga Tandan Buah Sawit (TBS) mengacu pada Permentan no 1 tahun 2018 yang berasal dari pemerintah provinsi dan kab/kota, perwakilan perusahaan, asosiasi kelapa sawit dan perwakilan perkebunan. Selanjutnya juga mengacu kepada harga penjualan CPO dan PK, biaya pemasaran, biaya pengangkutan, biaya pengolahan TBS, Penyusutan dan biaya operasional.
Selanjutnya dalam pengupahan pekerja sudah mengikuti ketentuan sesuai UMP/UMSP, yang berlaku di wilayah Prov/ Kabupaten. Sementara untuk pekerja Full managed, selain menerima upah sesuai UMP/UMSP, juga menerima dari hasil TBS Kavlingannya. Sedangkan upah tanpa managed, petani hanya menerima hasil TBS dari Kavlingannya.
Sementara yang menjadi hambatan saat ini adalah ketersedian bahan baku karena produktivitas kelapa sawit petani masih rendah, larangan ekspor PALM OIL produk ke eropa terkait isu Deforestasi serta sarana prasarana akses jalan.
Selain Laksamana Muda Dr. Dani Acdani, turut juga mendampingi dari Ketahanan Nasional Dr. Rustam,ST,M.Si dari Kementerian SDM, Valent dari Kementerian Dalam Negeri, Ibu Vira dari Kejaksaan, Brigjend Syariyal Siregar TNI AD, Kolonel Suherlan TNI AU, Kadis Perdagangan, Koperasi dan UKM Afrizal, Kadis Perindustrian dan tenaga kerja Ali Sabri, Kadis Perhubungan Amin Filda, Kadis Kominfo Arizon, Camat Amri Yudo. (rls)
