PEKANBARU, situsriau.com- Komitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengedepankan transparansi publik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerapkan sistem penggunaan teknologi informasi untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan secara elektronik (E-Government).
Penerapan sistem E-Government tersebut sudah dilaksanakan oleh Pemprov Riau semenjak tahun 2015. Untuk tahun 2016 sudah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan E-Government. "Tahun ini, seluruh SKPD se-Provinsi Riau sudah menerapkan E-Government," kata Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi Rachman.
"Pemprov Riau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah menjalankan E-Government. Semua sistem pemerintahan termasuk berkaitan dengan keterbukaan informasi publik telah dijalankan," ucap Gubri yang biasa disapa Andi Rachman.
Menurut Gubri, reformasi birokrasi yang dilatarbelakangi oleh tuntutan terhadap terbentuknya sistem kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara lebih efektif, melahirkan inspirasi penyediaan data informasi dan media komunikasi yang transparan melalui E-Government.
Kemudian yang kedua menurut Gubri adalah tujuan pemanfaatannya, sehingga pemerintahan dapat berjalan lebih efisien. Ketersediaan informasi yang transparan dan setiap saat dapat diakses oleh masyarakat, tentu akan membuat sistem pemerintahan lebih baik.
Dengan sistem pelayanan modern ini, demikian Andi rachman, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang tersedia selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. "Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan," katanya.
Sistem pemerintahan modern ini juga dilaksanakan Pemprov Riau untuk membuat sistem pemerintahan lebih optimal dan tentunya lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference.
Diteraokannya E-Goverment, maka Pemerintah Provinsi Riau, implemetasinya sudah diterapkan dalam pengiriman surat undangan rapat, pada saat ini cukup melalui email saja, tidak perlu lagi ada PNS antar surat karena, selain memakan waktu, juga meguras tenaga. Selain itu administrasi kertas juga bisa hemat. Hal ini dikatan Yogi Getri, Kepala Diskominfo Riau dikantornya beberapa waktu lalu.
Menurut Yogi, E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Mulai dari urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government (e-gov) intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Peran kominfo ke depan tidak saja memberi layanan dan menyebaran informasi kepada publik, tapi juga mengedukasi masyarakat dan generasi muda bagaimana mampu memanfaat teknologi informasi secara cerdas.
"Sehingga generasi muda kita mampu bersaing di pasar global. Disamping itu kata Yogi Dinas Kominfo juga fokus untuk meningkatkan ketersediaan jaringan informasi komunikasi sampai ke pedesaan. Dengan cara inilah kita dapat meningkatkan sumber daya manusia yang siap dan mampu bersaing dengan negara lain didunia," katanya.
Menpan-RB RI Asman Abnur saat mengunjungi Kantor LPSE Riau beberapa waktu lalu.
Makanya, lanjut dia, perlu adanya upaya peningkatkan akses masyarakat menuju birokrasi modern yang berbasis E-Government melalui program Diskominfo Provinsi Riau dan kabupaten/kota.
Berdasarkan penelusuran, penerapan E-Government oleh Pemprov Riau telah dijalankan dengan pemanfaatan teknologi informasi jejaringan internet. Semisal portal resmi pemda yakni riau.go.id yang menjaring seluruh informasi mulai dari tiap SKPD hingga pajak dan laporan kerusakan jalan dan infrastruktur.
Diskominfo juga sudah sosialisasikan terhadap SKPD yang belum paham tetang E-Goverment ini, Lanjut Yogi.Dan kami juga telah mengirim tenaga IT untuk SKPD sebanyak 2 orang.
Terkait masih adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum bisa melaksanakan program ini, Andi Rachman berharap, semua SKPD yang belum menggarkan untuk pelaksanaan e-Governmetn tersebut. "Kita harap sambil jalan, kepala SKPD agar serius mempersiapkan agar bisa terintegrasi dengan e-Government ini," ungkapnya.
Untuk penerapan dan mengimplementasikan -governent ini Pemrov Riau rapat dengan seluruh SKPD bebrapa waktu yang lalu di gedung Perpustakaan Husman HS.Rapat lansung di pimpin oleh Gubri.
Terhadap penerapan e-Government ini, menurut Gubri sosialisasi dan pelatihan pada SKPD sudah dilakukan. Dari hasil survey tim percepatan e-Government Pemerintah Provinsi Riau ke pemantapan dan pelatihan teknis e-office dapat disimpulkan bahwa penerapan e-Goverment Pemprov Riau sudah dapat diimplementasikan dengan terintegrasiaplikasi.
"Melalui Goverment Service Bus, yaitu : e-Kepegawaian, e-Keuangan, e- Monev, e-LPSE, e-ULP, SDDKD, e-Profil Kesehatan, e-simpel, dan e-Planning," paparnya.
Dalam indeks kepuasan public (customer satisfaction) Provinsi Riau, yakni :
1) Kebijakan
Inpres N0.3 Tahun 2003 merupakan payung hukum untuk mengembangkan e-government. Hal ini bisa mendorong pemerintah daerah untuk membuat payung hukum teknis berupa SK Gubernur ataupun SK Bupati/Walikota.Sehingga aktivitas e-government tidak terhambat oleh alokasi anggaran.
2) Kepemimpinan
Faktor pemimpin merupakan hal terpenting dalam implementasi e-government. Masyarakat Riau bersyukur karena mempunyai Gubernur yang punya komitmen terhadap pembangunan e-government. Pemimpin dinas/instansi juga harus punya semangat yang sama dengan atasan mereka, sehingga mau belajar untuk menggunakan teknologi informasi dan aware terhadap perkembangannya. Inovasi dan ide-ide segar terkait pemanfaatan TI dalam perbaikan pelayanan juga harus ada dari pimpinan. Pemimpin yang punya kemampuan semacam itu biasa disebut e-leadership.
3) Kelembagaan
Untuk melakukan percepatan pembangunan e-government dibutuhkan kelembagaan yang bagus dan punya posisi vital dalam pembangunan. Selama ini unit yang berkaitan dengan e-government didaerah berada di dinas perhubungan sementara dipusat terdapat ditjen tersendiri yang mengurusi e-government yaitu Ditjen Aplikasi dan Telematika Depkominfo. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE) untuk daerah yang belum punya PDE dan meningkatkan status kelembagaan menjadi setingkat dinas untuk daerah yang sudah punya kantor PDE.
Akan tetapi ada satu problem terbesar terkait kelembagaan yaitu ego sektoral. Ini merupakan masalah nyata tapi seringkali tabu dibicarakan secara formal. Hampir semua institusi tidak mau berbagi data dengan institusi lainnya. Padahal tidak semua data harus dipertukarkan dengan instnasi lain akan tetapi yang dibutuhkan hanya beberapa tabel saja.
4) Infrastruktur
Ketersedian infrastruktur, baik hardware, software maupun akses merupakan hal pokok lainnya dalam implementasi e-government. Membangun jaringan TI memang membutuhkan biaya yang relatif mahal. Kenapa bisa dibilang relatif, karena TI tidak riil seperti membangun jalan atau gedung makanya dibilang mahal. Bagi yang menyadari manfaat yang begitu besar terhadap aspek pemerintahan, pendidikan dan perekonomian suatu daerah maka biaya dipandang bukan sebagai beban anggaran melainkan sebagai sebuah investasi.
Ketersediaan aplikasi e-government yang sesuai kebutuhan di pemerintahan juga belum banyak, sehingga pemerintah daerah harus membangun sendiri. Aplikasi-aplikasi ini juga terkait dengan brainware yang dalam hal ini bisa berupa pelatihan ataupun bimtek.
5) Sumber Daya Manusia
Semua kecanggihan teknologi informasi juga harus didukung dengan kualitas SDM di pemerintahan. Jangan berharap banyak bila kemampuan SDM tidak mampu mengikuti perkembangan TI yang berjalan cepat. Sehingga pemerintah daerah harus rajin mengirim SDM nya ke pelatihan dan seminar TI yang ada didalam maupun luar negri. (advertorial)
