ROHUL, situsriau.com- Penanganan stunting menjadi salah satu program prioritas  Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan dengan 8 tahapan aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting yang disinergikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Rokan Hulu.

Adapun 8 aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting yang dilakukan yaitu pertama, melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi.

Kedua, menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi. Ketiga, menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten/kota. Keempat, memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi.

Kemudian aksi ke-5, memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa. Keenam, meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten/kota.

Ketujuh,  melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten/kota. Dan kedelapan melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rokan Hulu Muhamad Zaki menyebutkan, 8 aksi konvergensi yang sudah dilakukan dengan bersinergi dengan OPD terkait kini sudah membuahkan hasil.

Jika di tahun 2018 terdapat 27,3 persen atau 999 anak stunted dari 3,666 balita yang ditimbang, pada tahun 2019 turun menjadi 24,3 Persen. Angka Prevalensi Stunting Kabupaten Rokan Hulu terus turun, dimana pada tahun 2020 angka stunting  turun 6 persen menjadi 18,4 persen  dan di tahun 2021 tinggal 17,9 persen atau 540 Anak Stunted dari 3.015 Balita yang ditimbang.

"Meski pun sudah dibawah standar WHO, namun Pemkab Rohul akan terus berupaya menekan prevalensi stunting di daerahnya. Dalam RPJMD teknokratik Rohul, tahun 2026 angka stunting di Rohul ditargetkan hanya tinggal 12 Persen," ujarnya.

Dikatakan Zaki, sebagai program prioritas daerah, penanganan stunting sudah menelan anggaran cukup besar.  Pada tahun 2021 ini saja, Pemkab Rohul telah mengucurkan anggaran sebesar Rp2,6 miliar.

Sementara kegiatan intervensi sensitif dan spesifik penanganan stunting pada rancangan RKPD Tahun 2022 sebesar Rp 12 Miliar.  Selain anggaran pemerintah penanganan stunting juga melibatkan dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Rokan Hulu.

"Di tahun 2020 ini TJSP yang dibantu perusahaan dalam 8 Aksi Konvergensi Stunting ini berupa bantuan makanan balita posyandu, bantuan air bersih, bantuan makanan pendamping ASI dan alat kesehatan yang jika dikonversikan mencapai Rp 701 juta," jelas Zaki.(sr3,ck)