ROHIL, situsriau.com- Usai melaksanakan paripurna Laporan Penyampaian Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021, sekaligus pengambilan keputusan. 

Tim Badan Anggaran (Banggar) bersama segenap anggota DPRD Rohil mengambil keputusan untuk menyetujui rancangan peraturan daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Juru bicara Banggar DPRD Rohil Imam Suroso menyampaikan, laporan pertanggungjawaban ini bertujuan untuk transparansi pemerintah terhadap realisasi penggunaan anggaran. 

Dalam meningkatkan pendapatan daerah, dibutuhkan optimalisasi terhadap pendapatan yang potensial, karena masih banyak potensi pajak dan retribusi yang masih dibawah target. 

Lanjut Ketua Fraksi Demokrat ini, penghasilan pajak yang masih potensial saat ini masih sangat besar. Seperti realisasi kekayaan daerah yang masih sah, penagihan piutang daerah dan retribusi daerah perlu kolaborasi penagihan antar OPD agar dapat terlaksana dengan baik. Apabila ada proses penagihan yang terkendala, maka harus dilakukan pemutihan agar tidak menjadi catatan piutang daerah.

"Selain apa yang dikemukakan, Banggar mengapresiasi apa yang telah dicapai oleh pemerintah daerah yang telah mendapatkan predikat WTP dari BPK RI," sebut Imam dalam penyampaiannya.

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rohil Maston, Wakil Ketua I H Abdullah, Wakil Ketua II Basiran Nur Effendi SE itu diakhiri dengan penandatanganan bersama Wakil Bupati H Sulaiman. (ded)