PASIR PANGARAIAN, situsriau.coom - Kondisi defisit Keuangan Daerah Tahun 2018 di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), berimbas pada Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rohul.

Pemkab Rohul terpaksa lakukan Tunda Bayar hutang obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) RSUD Tahun 2018 mencapai Rp1,2 miliar ke distributor obat.

Diakui Direktur RSUD Rohul dr.Novil yang dikonfirmasi membenarkan hal itu. Menurutnya, dari Rp 3 miliar anggaran pembelian obat RSUD yang dianggarkan di APBD Rohul 2018, kini baru terealisasi Rp1, 8 miliar.

Kata Novil, bahkan akibat adanya tunda bayar, sebagian distributor Obat rekanan RSUD, telah menghentikan sementara  waktu suplai obat dan BHPahan ke RSUD, sehingga menyebabkan persediaan obat dan BHP di RSUD Rohul kini menipis.

Memastikan pelayanan RSUD tetap berjalan, RSUD Rohul terpaksa mengambil sejumlah Kebijakan. Salah satunya,  membuka hutang baru pada distributor yang masih bersedia memberi kelonggaran Pembayaran hutang kepada RSUD.

Bahkan pihak RSUD juga terpaksa berhutang ke sejumlah apotik di sekitar Pasir Pangaraian, meski harga obat-obatan di Apotek tersebut dijual di atas harga obat dalam E-katalog.

"Kita terpaksa pinjam jasa medis bulan Juli untuk dibelikan obat dengan sistem tunai dengan persetujuan komite medik sebagai bentuk kepedulian terhadap mutu pelayanan ke masyarakat," ujarnya, Kamis (3/1/2018).

Meski persediaan stok obat  mulai terbatas, Novil memastikan obat Formularium Pasien BPJS, tetap jadi tanggung jawab RSUD. Jika persediaan obat-obatan Formularium BPJS habis, maka obat tersebut akan dibeli apoteker RSUD di luar rumah sakit dan tidak dibeli oleh pasien.

"Kita jamin meski stok obat kita saat ini terbatas, khusus obat obat Formularium BPJS, tetap menjadi tanggung jawab RSUD, kecuali Obat diluar formularium BPJS, tetap dibeli sendiri oleh pasien," tegasnya.

Novil mengakui, agar persoalan menipisnya persediaan obat di RSUDcepat teratasi, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, penyelesaian pembayaran tunda bayar Obat 2018 di RSUD.

"Hasil Koordinasi yang kita lakukan, pemerintah berjanji, pembayaran Tunda Bayar obat di RSUD, Paling lambat dibayarkan pada Bulan  Februari 2018 mendatang," ucapnya.

Persoalan Hutang obat di RSUD Rohul ini bukan baru kali ini terjadi. Bahkan pada tahun 2017, hutang Obat RSUD Rohul  pernah menembus Rp 5,3 miliar. Meskipun RSUD berhasil melunasi hutang tersebut melalui dana BLUD di akhir tahun 2018 lalu, lagi-lagi, RSUD Rohul terjerat hutang obat di awal tahun 2019.

Banyak pihak yang menyesalkan terganggunya layanan RSUD, karena kembali  terbelit hutang obat.

Anggota DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra sangat menyayangkan hal ini, karena pelayanan kesehatan merupakan  salah satu urusan wajib pemerintah daerah, yang seharusnya menjadi  prioritas utama, karena langsung bersentuhan dengan masyarakat.

"Soal menipisnya ketersedian obat-obatan di RSUD akibat Tunda bayar, tentunya saya sebagai anggota DPRD, sangat menyayangkan hal ini. Apalagi, urusan layanan kesehatan  adalah urusan wajib yang harusnya menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah," ucapnya. (sr5, hr)