Kamis, 29 Oktober 2020  
Hukrim / Koptan SS Minta Pemerintah Turun Tangan Selesaikan Konflik dengan PT.SSL
Koptan SS Minta Pemerintah Turun Tangan Selesaikan Konflik dengan PT.SSL

Hukrim - - Minggu, 19/07/2020 - 12:59:51 WIB

ROHUL, situsriau.com- Konflik antara manajemen PT Sumatera Silva Lestari (PT SSL) dengan masyarakat Rokanhulu (Rohul) yang tak kunjung usai, disesalkan  Kelompok Tani Sialang Sakti (Koptan SS). 

Karena itu, melalui Koptan SS, masyarakat meminta pemerintah melalui instansi terkait menyelesaikan masalah tersebut. 

Sekretaris Koptan SS Desa Batas Mintareja, didampingi Kisman. S.Pd,  Sabtu (18/7/2020) mengungkapkan bahwa konflik PT. SSL dengan Kelompok Tani Sialang Sakti (Koptan SS) Desa Batas, Kecamatan Tambusai. seharusnya sudah selesai kalau pihak pemerintah konsisten dan komitmen dalam membela serta memperjuangkan kepentingan Masyarakat. 

“Kalau  diikuti proses perjalanan kronologis perjuangan Masyarat Desa Batas seharus PT. SSL Sektor Pasir Pengaraian sudah lama henkang dari Rokan Hulu.

Lebih lanjut Mintareja menjelaskan, tanah masyarakat seluas 2.753 Ha. Pada Areal kerja PT. SSL semestinya sudah dikembalikan kepada Masyarakat Desa Batas, berdasarkan serta mengacu pada Surat Departemen Kehutanan dan Perkebunan RI Tahun 1999. dan Surat Bupati Rokan Hulu Tahun 2004.

Sementara itu, sambil menunggu proses tersebut  KOPTAN-SS Desa Batas sebagai Perwakilan Masyarakat mengadakan Kesepakatan Kerja Sama  dengan Kompensasi 30% yang dihitung  setiap Rotasi (setiap 5 tahun).

Setelah berlangsung tiga kali rotasi PT SSL ini, banyak melanggar poin yang disepakati dalam MOU tersebut, pada awalnya Perjanjian dengan PT Lestari Unggul Makmur (LUM) dan bukan dengan PT SSL” ungkap  Mintareja 

Selain itu, tokoh yang menjabat sebagai Wakil Ketua DEKOPINDA Rohul ini,  mengungkapkan Tentang penghitungan Hasil Kompensasi yang tidak trasfaran sehingga hasil yang diterima tidak mampu mengangkat perekonomian masyarakat. jika dikalkulasikan Hasil yang diterima masyarakat  hanya berkisar Rp. 8.500 sampai Rp. 50.000 per bulan per anggota Koperasi.

“Parahnya lagi, mulai kegiatan Penanaman, Pemanenan, Penjualan dan Harga, hingga penghitungan hasil produksi kayu Aksia yang  dikeluarkan dari areal kerjasama semua tidak jelas. Semua dilakukan Secara sepihak.”beber Mintareja.
 
Poin lainnya yang dianggap melecehkan Masyarakat adalah setiap proses pembayaran Kompensasi tidak pernah tepat waktu dan selalu berbelit-belit serta selalu terungkap tekor. 

Demikian juga termasuk perhitungan Daur ke 4, seharusnya 2019 lalu sudah Dibayarkan, anehnya sampai juli 2020 ini, Surat permohonan Pembayaran dari KOPTAN-SS Desa Batas tidak pernah ditanggapi.

Surat KOPTAN-SS Desa Batas tanggal 29 Juni 2020 terdebut berisi dengan mengajukan 6 (enam) Poin Desakan, salah satunya, meminta kepada PT. SSL utk mengakhiri Pola Mitra dan mengembalikan Lahan untuk tempat masyarakat bertani, karena lahan pertanian semakin sempit sementara penduduk semakin pesat taknyaman .

Tidak terealisasinya kesepakatan pada MoU kata Mintareja  membuat masyarakat melalui KOPTAN - SS, meminta kepada Pihak Pemerintah yang terkait. untuk segera memproses serta merealisasikan pengembalian Lahan Masyarakat, karena semua Tahapan secara Prosedural sudah kami jalani. dan kami juga sudah membuat surat dan disampaikan Tembusan ke Bapak Presiden RI. pungkas Mintare

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 08117533365
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com -----

 
Redaksi | Email | Galeri Foto | Pedoman Media Siber
Copyright 2012-2020 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved