TELUK KUANTAN, situsriau.com- Dalam rangka pembahasan Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan  susunan perangkat daerah Kabupaten Kuansing, Panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kuansing melakukan konsultasi ke Kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau, Jumat ( 10/7/2020) di Pekanbaru.

Ketua Pansus yang juga Ketua Badan Pembuat Perda DPRD Kuansing, Sastra Pebriawan, Sabtu (11/7/2020) sore saat dihubungi menjelaskan bahwa dalam pembahasan perda ini akan didampingi oleh tim perancang dari Kemenkumham.

"Jadi, dalam pembahasan Perda ini kita didampingi tim perancang dari Kemenkumham. Sekarang kita jalin komunikasi dengan tim tersebut sampai pembahasan Ranperda ini tuntas,"ujar Sastra.

Dalam kesempatan tersebut, Pansus DPRD hadir bersama tim asistensi dari pihak Pemkab Kuansing yaitu Kepala bagian Hukum dan Kepala bagian Organisasi Sekretariat daerah. Mereka disambut kabid Hukum dan Tim perancang Kanwil kemenkumham Riau.

Salah satu catatan penting dari hasil konsultasi tersebut kata Sastra, terkait efektivitas dan kemampuan keuangan daerah."Intinya, apakah dengan dibentuknya OPD baru ini benar-benar efektif serta dapat memecahkan permasalahan yang ada di daerah, dan kewenangannya bagaimana. Kemudian juga benar-benar dibutuhkan,"ujar Sastra.

Apabila semua catatan ini terpenuhi, maka tim perancang dari Kemenkumham mempersilahkan Ranperda pembentukan OPD baru ini disahkan menjadi Perda.(Ultra Sandi