Rabu, 21 Oktober 2020  
DPRD Minta Pusat Jangan Tahan Hak Riau Berupa DBH Rp1,7 Triliun

Advertorial DPRD Prov Riau - - Senin, 29/04/2019 - 07:50:15 WIB

PEKANBARU, situsriau.com - Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau angkat bicara terkait pusat yang tak kunjung mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulan IV tahun 2017.

Untuk diketahui, total dana yang belum dibayarkan tersebut mencapai Rp 1,7 triliun dengan pembagian Rp337 Miliar dan lebihnya dibagikan kepada 12 kabupaten kota di Riau.

Lembaga DPRD, kata Noviwaldy, meminta Pemerintah Pusat bisa konsisten memenuhi janji untuk mentransfer Dana Bagi Hasil (DBH) tersebut.

"Pemerintah pusat harus konsisten, hak daerah ya diberikan dong. Bukan ditahan dan dipakai," tegas Dedet sapaan akrab Noviwaldy.

Politisi Demokrat ini mengatakan, Pemprov Riau dan Pemkab/kota banyak menunda beberapa kegiatan akibat tidak dibayarkannya DBH yang sudah hampir dua tahun belum dibayarkan tersebut.

"Kita juga menahan pelaksanaan kegiatan dua tahun ini. Kontraktor juga banyak yang tunda bayar, tunjangan pegawai dan honorer kita lagi," kata Politisi Demokrat ini.

Lebih lanjut, kata Dedet pada kunjungan DPRD Riau di tahun 2018 lalu untuk menjemput DBH 2018, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk membayarkan DBH 2017 ini pada awal tahun 2019. Untuk itu janji tersebut kini diminta untuk direalisasikan.

"Kita berharap pemerintah pusat membayarkan kurang bayar ini pada awal tahun 2019 ini," tukasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan mengumpulkan sekretaris daerah kabupaten/kota se-Riau untuk membahas langkah 'jemput bola' Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan empat tahun 2019 sebesar Rp1,7 triliun yang mengalami tunda salur.

Informasi ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi,  terkait kejelasan DBH Riau tahun 2017 yang mengalami tunda salur.

"Mungkin nanti seizin pak gubernur, saya rapat dengan teman-teman Sekda Kabupaten/Kota. Jadi mana yang belum diselesaikan DBH 2017, kita akan urus lagi ke pusat," katanya, Sabtu (26/4/19). (sr5, ck)



Dewan Sarankan Anggaran Kunjungan Luar Negeri Digeser untuk Antisipasi Covid-19
Asri Auzar Resmi Mundur dari Anggota DPRD Riau
Gubri Diminta Tak Gantung Nasib 100 Orang Honorer K2
Angka Putus Sekolah di Riau Tertinggi ke 3 Nasional, DPRD Sebut karena Kurangnya Ruang Kelas
DPRD Minta Pusat Jangan Tahan Hak Riau Berupa DBH Rp1,7 Triliun
Dewan Saran Pemprov Bikin Aturan Kendaraan Non BM Bisa Bayar Pajak di Riau
Defisit Beras Selama PSBB, Dewan Usulkan Sagu Jadi Alternatif di Riau
Sidang Paripurna HUT Riau hanya akan Dihadiri 300 Orang Saja
Puluhan Siswa SMA Negeri 2 Singingi Hilir Kunjungi Gedung DPRD Riau
Soal Molotov Kantor Satpol PP, Dewan: Tidak Puas Jangan Luapkan dengan Cara Kriminal
Pemprov Riau Sediakan Rp25 Milliar untuk Subsidi Biaya Transportasi CJH ke Batam
Dewan Minta Awasi Stok dan Harga Daging di Riau Jelang Ramadan
Dewan Setuju Dinas PU Riau Digabungkan Kembali, ASN Dituntut Profesional
Dewan Miris Insiden Pagar Sekolah Roboh Terulang Lagi
SK Pimpinan DPRD Riau Definitif Masih di Kemendagri
Gubernur Riau Diminta Ganti Kepala Dinas Tak Capai Target PAD
Dewan Minta Oknum Penimbun Masker di Riau Ditindak Tegas
Horee, Mulai Minggu Depan Jembatan Siak IV Sudah Bisa Dilewati
Sidang Paripurna DPRD Riau Hari Ini Sukses dan Lancar
Keselamatan Lebih Penting, Dewan Kawal Hasil Rekom Uji Beban Siak IV
Ini Respon Dewan Soal 58 Ribu Hektare Lahan Ilegal di Riau
Kedatangan Presiden ke Riau Bawa Dampak Positif bagi Pembangunan
Pansus Ranperda SOTK Riau Tetapkan 38 SKPD
Setahun 500 Kali, Anggaran Perjalanan Dinas Anggota Dewan Bakal Dirasionalisasi
Gubri Diminat Evaluasi Pejabat Malas Jelang Akhir Tahun
Redaksi | Email | Galeri Foto | Pedoman Media Siber
Copyright 2012-2020 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved