Selasa, 12/11/2019  
RTRW sudah Disahkan, Pemprov Riau Harus Garap Investasi Tertunda Rp 70 T

Advertorial DPRD Prov Riau - - Sabtu, 19/05/2018 - 10:47:07 WIB

PEKANBARU, situsriau.com - Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau 2017-2037 telah disahkan pemerintah pusat. Selanjutnya Pemerintah pemprov Riau segera menggenjot potensi investasi yang sempat tertahan  di Riau tertahan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau senilai Rp70 triliun.

Sebelum disahkannya RTRW Riau, Rp70 triliun investasi di Riau tertahan dikarenakan status lahan Riau yang belum jelas akibat belum adanya RTRW.

Namun, sejak disahkannya RTRW beberapa waktu lalu, maka investor akan lebih mudah menanamkan modalnya dengan bekal kejelasan status lahan.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby. Ditegaskannya DPMPTSP Riau harus bisa menggenjot kierja agar proses perizinan bisa jadi lebih mudah. "Sehingga proses izin yang tertunda selama ini bisa dilaksanakan," sebutnya, Kamis (17/5/18).

"Dulu disampaikan bahwa ada Rp70 triliun nilai investasi yang terhambat. Kita minta itu bisa segera direalisasikan. Dengan demikian bisa memperhaiki perekonomian di Riau, membuka lapangan pekerjaan baru, mengurangi kemiskinan hingga tingkat kriminal pun akan berkurang," kata Politisi Partai Hanura ini.

Suhardiman juga menekankan agar persoalan analisa mengenai dampak lingkungan (amdal) juga harus diperhatikan investor. Perizinan harus merujuk dari sana karena Riau sudah memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang selama ini jadi kendala RTRW.

"Proses dan persyaratan perizinan juga mesti harus dipatuhi. Supaya semuanya berjalan lancar dan tidak ada masalah kemudian hari," tambah Suhardiman.

Selain itu Suhardiman juga menyinggung soal keamanan di Riau yang bisa mempengaruhi iklim investasi. Menurutnya, hal tersebut beriringan. Karena dengan ekonomi yang meningkat, maka tingkat kriminalitas juga akan berkurang.

"Aksi-aksi terorisme dan kriminal lainnya banyak dikarenakan faktor ekonomi. Untuk itu kita harapkan investasi yang sempat tertunda ini bisa segera diwujudkan," tutup Suhardiman. (sr5, in)


Gubri Diminta Tak Gantung Nasib 100 Orang Honorer K2
DPRD Minta Pusat Jangan Tahan Hak Riau Berupa DBH Rp1,7 Triliun
Dewan Saran Pemprov Bikin Aturan Kendaraan Non BM Bisa Bayar Pajak di Riau
Soal Molotov Kantor Satpol PP, Dewan: Tidak Puas Jangan Luapkan dengan Cara Kriminal
Pemprov Riau Sediakan Rp25 Milliar untuk Subsidi Biaya Transportasi CJH ke Batam
Puluhan Siswa SMA Negeri 2 Singingi Hilir Kunjungi Gedung DPRD Riau
Dewan Minta Awasi Stok dan Harga Daging di Riau Jelang Ramadan
Dewan Setuju Dinas PU Riau Digabungkan Kembali, ASN Dituntut Profesional
Dewan Miris Insiden Pagar Sekolah Roboh Terulang Lagi
SK Pimpinan DPRD Riau Definitif Masih di Kemendagri
Gubernur Riau Diminta Ganti Kepala Dinas Tak Capai Target PAD
Horee, Mulai Minggu Depan Jembatan Siak IV Sudah Bisa Dilewati
Ini Respon Dewan Soal 58 Ribu Hektare Lahan Ilegal di Riau
Keselamatan Lebih Penting, Dewan Kawal Hasil Rekom Uji Beban Siak IV
Sidang Paripurna DPRD Riau Hari Ini Sukses dan Lancar
Pansus Ranperda SOTK Riau Tetapkan 38 SKPD
Setahun 500 Kali, Anggaran Perjalanan Dinas Anggota Dewan Bakal Dirasionalisasi
Gubri Diminat Evaluasi Pejabat Malas Jelang Akhir Tahun
Hari Ini, Kordias Pasaribu Dilantik Jadi Wakil Ketua DPRD Riau
Kadiskes Riau Diminta Hati-hati Keluarkan Pernyataan Soal Vaksin Palsu
Wow! Berkat PP No 18/2017 Gaji Anggota Dewan Bakal Naik 8 Kali Lipat
Dewan Minta Jangan Ada yang Ditutupi Dalam Proses Hukum Bentrok Meranti
Oknum ASN Riau Tertangkap Nyabu, Dedet: Kalau Saya Gubernur, Langsung Pecat!
Legislator Riau Dorong Dinas LHK Bangun Pengolahan Limbah Sistim Termal
Bisa Picu Pertikaian, Dewan Minta Tarik Peredaran Tabloid Indonesia Barokah
Redaksi | Email | Galeri Foto | Pedoman Media Siber
Copyright 2012-2017 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved