JAKARTA, situsriau.com-Dua pasangan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) sudah melaporkan dana kampanye awal untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dana kampanye awal pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp11 miliar, sedangkan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno sebesar Rp2 miliar.

"Kami baru saja menyerahkan berkas dana awal kampanye ada Rp11 miliar," ujar perwakilan Tim Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Syafrizal di Gedung KPU RI, Jakarta, Minggu (23/9/18).

Ia mengatakan, dana awal tersebut terdiri atas uang tunai sebesar Rp8,5 miliar dan jasa senilai Rp2,5 miliar. Dana yang dihimpun sejak 20 September 2018 itu, dikatakannya, berasal dari sumbangan perorangan serta beberapa perusahaan.

"Ada empat perusahaan. Macam-macam perusahaannya. Ada yang bergerak di bidang investasi, ada juga yang berasal dari perusahaan teknologi," tutur Syafrizal seperti dilansir Antara.

TKN Jokowi-Ma'ruf masih akan menghitung besarnya dana yang dibutuhkan untuk kampanye hingga April 2019 sehingga ia enggan mengatakan target dana kampanye yang dibutuhkan. Pihaknya berjanji akan melaporkan seluruh dana yang masuk untuk kampanye pasangan nomor urut 01 tersebut.

Sementara itu, dana kampanye awal pasangan Prabowo-Sandiaga dilaporkan ke KPU sebesar Rp2 miliar. Dana tersebut berasal dari capres Prabowo sebesar Rp1 miliar dan cawapres Sandiaga Rp1 miliar.

"Pak Prabowo terus menerus mengatakan paket hemat karena dia merasakan ongkos berpolitik dan berdemokrasi sangat mahal," kata Sandiaga di Gedung KPU.

Meski mengutamakan sumber daya sendiri dulu, pihaknya masih akan berusaha menggalang dana dari perorangan atau perusahaan yang mau mengikuti aturan main yang diterapkannya.

Terkait target dana untuk kampanye yang berlangsung selama tujuh bulan itu, ia mengatakan, masih melakukan penghitungan untuk mencapai besaran yang diinginkan.

"Lagi dihitung untuk menekan dananya. Hasil perhitungan pertama masih terlalu mahal. Saya tidak mau berspekulasi," tutur Sandiaga.

Untuk menghadirkan pengelolaan dana kampanye yang transparan dan akuntabel, pihaknya mengajukan terobosan baru, yakni melakukan pelaporan tiap bulan tentang pengeluaran dan penerimaan.

Selanjutnya menghadirkan audit apabila terdapat potensi kecurigaan penerimaan dana menyimpang yang tidak sesuai undang-undang, peraturan dan ketentuan.

"Ke depan harapan kami transparansi dan akuntabilitas dana kampanye semakin baik. Politik dan biaya demokrasi semakin rendah, semakin hemat," tutur Sandiaga. (sr5, in)