TELUK KUANTAN, situsriau.com- Ombudsman Republik Indonesia memberikan sosialisasi tentang pelayanan publik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, Rabu (21/3/2018) siang.

Sosialisasi yang diselenggarakan di ruang Multi Media Kantor Bupati Kuansing ini dihadiri langsung oleh Bupati Mursini, para Asisten, kepala OPD, dan Camat se Kabupaten Kuansing.

Bupati Mursini dalam arahannya menyambut baik sosialisasi yang dilalukakan oleh Ombudsman ini. Diharapkan setelah sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman kepada seluruh OPD di lingkungan Pemkab Kuansing dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Selain itu, sosialisasi ini dilakukan di Pemkab Kuansing karena Kabupaten Kuansing termasuk salah satu Kabupaten yang akan dinilai pelayanan publiknya pada tahun 2018 ini oleh ombudsman RI.

"Disaat penilaian telah dilakukan oleh Ombudsman nanti, kita berharap nilai Kabupaten Kuansing meningkat dan tingkat kepatuhan pelayanan publiknya menjadi baik," harap bupati.

Kemudian bupati Mursini juga menyampaikan bahwa Pemkab Kuansing sangat berkomitmen di dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat hal itu sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Kuansing.

Sementara itu Ombudsman RI, Bambang menyampaikan, setelah sosialisasi ini diberikan selanjutnya ombudsman akan memberikan penilaian terhadap seluruh OPD pada bulan Mei mendatang kemudian hasilnya akan digodok dan diumumkan pada bulan November serta diumumkan hasilnya secara nasional.

Namun tambah dia, sebelum penilaian dilakukan yang akan memberikan bimbingan kepada seluruh OPD terkait hal apa saja yang harus disiapkan untuk menjadi bahan penilaian nantinya adalah Bagian Ortal Setda dan Inspektorat Kabupaten Kuansing.

Lebih jauh dijelaskan Bambang, dari sekian banyak OPD yang akan dinilai ada 8 OPD yang akan menjadi skala prioritas penilaian.

Kedelapan OPD tersebut adalah yang berkaitan langsung dengan upaya memberikan layanan publik langsung ke masyarakat yaitu Disdukcapil, Disdikpora, perhubungan, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, RSUD, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (Ultra)