Kamis, 28 Maret 2024  
Gubri Tekankan Infrastruktur Tetap Menjadi Prioritas di APBD Riau 2018

Advetorial Pemprov Riau - - Selasa, 15/08/2017 - 15:29:56 WIB

PEKANBARU, situsriau.com - Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan pembangunan Provinsi Riau di tahun 2018 tetap memprioritaskan infrastrukur untuk meningkatkan daya saing daerah. Infrastruktur itu juga mencakup ekonomi, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan.

"Infrastruktur tetap prioritas kita di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, red) Riau 2018. Kesehatan dan pendidikan juga masalah penting sesuai mandatori dan undang-undang. Alhamdulillah semua sudah dijalankan," ujar Arsyadjuliandi yang akrab disapa Andi Rahman di VIP Lancang Kuning, Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Senin (14/8/17).

Meski demikian, Andi menyampaikan pembangunan semua sektor dilakukan secara paralel. Karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak hanya membangun masalah infrastruktur saja, namun soal Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi fokus.

"SDM ini juga penting untuk pembangunan lebih baik ke depan, tentu kita harus mempersiapkannya dari sekarang. Karena itu, masalah infrastruktur tetap dan SDM juga menjadi prioritas kita," katanya.

Soal penolakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Riau 2018 karena melenceng dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Andi  menganggapinya dengan dingin. "Soal itu sudah dijawab Sekdaprov Riau. Kita tunggu hasil pembahasan lanjutannya seperti apa," kata Andi.

Seperti diketahui, pimpinan DPRD Riau kemarin kembali bertemu dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau,  Kamis (10/8). Pertemuan itu untuk membahas penyelarasan KUA-PPAS RAPBD Riau 2018 dengan RPJMD Riau 2014-2019.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, menyebut TAPD dan pimpinan DPRD Riau telah sepakat merevisi KUA-PPAS tersebut. "Revisi dilakukan bersama oleh banggar dan TAPD," tukas politisi Partai Demokrat ini.

Revisi bersama ini dilakukan karena keterbatasan waktu dan kesibukan TAPD. Menurut Noviwaldy, pimpinan dewan khawatir revisi KUA-PPAS itu akan menganggu TAPD dalam menyiapkan RAPBD Perubahan Riau 2017. "Jadi kita sepakati revisi dilakukan saat pembahasan biar cepat selesai," tukasnya.

Noviwaldy menambahkan rapat pimpinan awalnya hendak mengembalikan KUA-PPAS itu ke Pemprov Riau. Tetapi, setelah dirapatkan dengan Banggar disepakati memanggil Ketua TAPD untuk mengkonsultasikan masalah ini. (sr5, in)

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 08117533365
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com -----

Redaksi | Email | Galeri Foto | Pedoman Media Siber
Copyright 2012-2020 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved