JAKARTA, situsriau. com - Paska panen hujatan, penetapan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak terkait pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, seperti bola panas. Tak ada yang mau mengakui sebagai tanggungjawabnya.
Karena itu, Fraksi PKS DPR RI menyoroti sikap saling lempar tanggung jawab di internal pemerintah tersebut.
"Bahkan Presiden meminta tarif PNBP tidak terlalu tinggi, tapi hal itu disampaikan setelah PP Nomor 60 Tahun 2016 ditetapkan dan diberlakukan," kata Ketua FPKS di DPR Jazuli Juwaini di Ruang Rapat FPKS, Gedung Nusantara I, Jakarta, Jumat (6/1/17).
Dia mengatakan hal itu menunjukkan buruknya koordinasi di internal pemerintah yang harus diperbaiki.
Menurut dia, karena jika itu berulang kali terjadi dan ini bukan yang pertama, bisa menurunkan wibawa pemerintah.
"Fraksi PKS meminta Pemerintah agar fokus terlebih dahulu pada upaya peningkatan fundamental kesejahteraan rakyat sebagaimana yang telah Fraksi PKS sarankan sebelum mengambil kebijakan kenaikan harga-harga," ujarnya.
Jazuli mengatakan apabila pemerintah fokus maka rakyat tidak akan terlalu terpukul dan dan terbebani dengan kebijakan tersebut.
Jazuli menegaskan keberatan atas tiga kebijakan kenaikan harga yang dilakukan secara bersamaan itu karena jelas membebani dan menyengsarakan rakyat, utamanya rakyat kecil yang saat ini sedang sulit secara ekonomi.
"Fraksi PKS tegas meminta Presiden untuk mengevaluasi kebijakan tersebut," ujarnya.
Dia memahami bahwa kebijakan tersebut merupakan domain pemerintah namun sebagai wakil rakyat, FPKS punya tanggung jawab moral, politik, dan konstitusional untuk mendengar dan menyampaikan suara rakyat tentang kondisi ekonomi mereka yang saat ini sedang sulit.
Menurut dia, tidak bijak dalam kondisi ekonomi yang sulit, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menambah beban ekonomi rakyat.
"Untuk itu, Fraksi PKS berharap Presiden dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut (membatalkan) semata-mata untuk kepentingan rakyat," katanya.
Terutama menurut dia, dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, serta daya beli masyarakat yang masih rendah. (sr5, an)
Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 08117533365
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap. |
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com ----- |
