Jum'at, 18 09 2020  
Advertorial / UPTD Pendidikan Temui Komisi D DPRD Rohil
UPTD Pendidikan Temui Komisi D DPRD Rohil

Advertorial - - Senin, 09/10/2017 - 16:23:52 WIB

BAGANSIAPIAPI, situsriau.com- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan dari berbagai kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau menemui Komisi D DPRD setempat, guna membahas isu pembubaran UPTD.

“Mereka datang audiensi ingin berbagi rasa, berbagi komunikasi masalah adanya isu yang mengatakan pembubaran UPTD Pendidikan,” ujar Sekretaris Komisi D DPRD Rohil, Hj Suryati usai menggelar audiensi di Bagansiapiapi, Senin (9/10/2017).

Audiensi kala itu turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Rohil, H. Syarifuddin MM bersama anggota HM Bachid Madjid, Imam Suroso dan Zulfikar. Hadir juga Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Rohil, Zulfikar S.Pd bersama sejumlah pengurus.

Suryati mengatakan, bila memang tidak ada aturan yang jelas terkait pembubaran itu tentu UPTD Pendidikan tidak akan dibubarkan. Karena, menurut dia bagaimanapun pemerintah tidak akan mengambil sebuah keputusan yang aturannya belum jelas.

“Kalau memang ada celah yang bisa mempertahankan UPTD ini kita harus pertahankan. Karena kontrol daripada pendidikan yang ada disetiap kecamatan itu adanya pada mereka dan para pengawas yang ada di UPTD itu,” katanya pula.

Suryati mengaku sudah menghubungi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) setempat, HM Rusli Syarief terkait soal pembubaran UPTD. Bahkan Kadisdikbud sendiri mengatakan tidak ada haknya untuk membubarkan.

“Kita berharap UPTD Pendidikan dipertahankan dan tidak perlu dibubarkan, karena pada prinsipnya pemerintah daerah juga berkeinginan seperti itu. Jadi semua ini hanya terjadi kesalahpahaman sementara saja,” tuturnya.

Dia juga menghimbau kepada UPTD yang ada disamping sebagai perpanjang tangan dinas pendidikan, diharapkan juga harus memaksimalkan pegawai dan honorer masing-masing UPTD.

“Terutama bagian pengawasan, melalui pengawasan inilah laporan-laporan yang masuk kepada UPTD yang diteruskan ke dinas terkait. Jadi mereka ini harus kita fungsikan secara maksimal,” pesan dia.

Dalam audiensi itu, PGRI juga mengharapkan agar sisa gaji guru honorer segera dibayarkan mengingat baru satu bulan dibayarkan. “Kita minta kepada pemerintah daerah secepatnya membayarkan sisa gaji mereka,” harapnya. (ded)

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 08117533365
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com -----

 
Redaksi | Email | Galeri Foto | Pedoman Media Siber
Copyright 2012-2020 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved