PASIRPANGARAIAN, situsriau.com- Akibat Pemkab Rokan Hulu melanggar perjanjian dengan pihak kampus yang ditandatangani 2013 silam, sepuluh mahasiswa asal Rokan Hulu terancam diberhentikan.

Kenyataan tersebut terungkap setelah dikeluarkannya surat Nomor 3959/IT3.27/KU/2016 tertanggal 14 April 2016, perihal Biaya Pendidikan Mahasiswa BUD Program Sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB), diteken oleh Ketua TIM BUD IPB Ir. Ibnul Qayim. Surat tersebut telah dikirimkan ke Pemkab Rohul dan hingga saat ini belum ada jawaban.

Dalam surat resminya, Ketua TIM BUD IPB mengatakan sesuai komitmen bersama atau MoU, seharusnya Pemkab Rohul membayar biaya pendidikan sepuluh mahasiswa BUD hingga semester sepuluh.

Namun, hingga mulai semester tiga hingga semester tujuh, atau memasuki tahun akademik 2015/2016, ke sepuluh mahasiswa asal Rohul harus membayar sendiri biaya pendidikannya, termasuk biaya hidupnya selama belajar di Bogor.

Pada poin lain, pihak IPB menegaskan akan memberikan status non aktif bagi mahasiswa, apabila Pemkab Rohul selaku pihak penyandang dana belum juga membayarkan biaya pendidikan atau SPP sepuluh mahasiswa BUD tersebut.

Poin selanjutnya, bila mahasiswa yang dua semester berturut-turut berstatus non aktif dan pada masa registrasi berikutnya tak melaksanakan registrasi ulang akan diberhentikan dari IPB.

Adapun sepuluh mahasiswa tersebut yaitu Tengku Afrizal, Yeni Suryani, Ajri, Fauzi Wahyudi, Rian Herdiansah, Saurlina Agustina, Nesha Priga Hasanah, M. Syaiful Mustaqim, Ilman Ghoni, dan Rizki Jumiati Hasanah.

Salah seorang mahasiswa, Yeni, mengakui perihal masalah tersebut dan mengaku mereka telah berusaha menemui Wakil Bupati Sukiman. Yeni mengakui dirinya dan beberapa temannya sudah berjumpa dengan Wakil Bupati Rohul H. Sukiman saat liburan Idul Fitri 2016 lalu. Namun, Sukiman mengaku dirinya tak tahu masalah program beasiswa itu, karena dirinya baru menjabat Wabup Rohul.

"Kami disarankan berjumpa Pak Jaharuddin (Kepala DPKA Rohul), namun tidak bertemu karena kata ajudannya orang tuanya sedang sakit," paparnya.

Dikisahkan Yeni, sesuai MoU dengan Pemkab Rohul tahun 2013 silam, semasa Bupati Rohul Achmad, biaya pendidikan mereka mulai semester satu hingga semester sepuluh ditanggung penuh oleh Pemkab Rohul.

Namun setelah mereka belajar di IPB, Pemkab Rohul hanya menutupi biaya semester satu dan semester dua (Rp9 juta per semester), termasuk biaya hidup mereka selama di Bogor.

Namun, ketika masuk semester tiga, mahasiswa dikejutkan ketika pihak kampus IPB mengirim surat, karena Pemkab Rohul belum juga melunasi biaya SPP.

"Terpaksa orang tua kami masing-masing yang membayarnya. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu," ungkapnya. (sr3,rt)