SIAK, situsriau.com- Sebanyak 22 tenaga Cleaning Servis (CS) kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siak harus di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa sagu hati.

Salah seorang petugas kebersihan DPRD Siak Tengku khairani (55) mengaku kecewa dengan perlakuan pihak DPRD yang memutus hubungan kerja secara sepihak. Air mata terbendungnya tidak tahu harus bagaimana menghidupi anak-anaknya. 

“Saya sudah 15 tahun menjalani pekerjaan ini. Tapi tiba tiba saya diberhentikan seperti ini,” ceritanya dengan air merembes di kedua pipinya.

Selanjutnya dia mengisahkan, pada Selasa (31/3) sekitar pukul 10.00 WIB, dia dan teman temannya yang berjumlah 27 orang dipanggil ke ruangan di DPRD Siak. Selanjutnya diminta mengisi biodata yang berjumlah empat lembar.

Dua orang lelaki yang meminta mengisi itu mengatakan, 20 menit diberi waktu. Setelah itu langsung dikumpulkan. Hasilnya nanti dikabarkan hasilnya lewat ponsel.

“Hari ini, Rabu (1/4) kenyataannya seperti ini. Saat pagi usai Salat Subuh datang, ke DPRD Siak ini, sudah tidak ada kerjaan. Kami sudah digantikan orang lain,” ucapnya sambil menyeka butiran bening yang terus merembes.

Dia menginginkan keadilan dan kejelasan. Dia kaget dibuang begitu saja oleh pihak DPRD Siak.

“Saya bekerja naik sepeda. Saat jalan masih semak. Sekarang jalan sudah bagus. Semua sudah terang. Kami diperlakukan seperti ini,” ucapnya.

Sementara ada teman Tengku Khairani yang menangis sambil sesenggukan mengatakan dia baru saja ketemu Bupati Siak Drs H Alfedri MSi di kediamannya.

“Saya langsung pegang kakinya. Saya ceritakan apa yang terjadi dan Bupati ikut menangis. Selanjutnya Bupati meminta saya bertemu Sekwan, karena sudah dihubungi Bupati. Makanya saya langsung datang ke sini. Ternyata Pak Sekwan tidak ada ditempat,” jelasnya sambil terus menangis.

Ketika hal itu dikonfirmasi kepada Kasubag Rumah Tangga Setwan Siak Nanda Feri Yunizar mengatakan, hal ini bukan serta merta dilakukan. Sejak Desember 2019 sudah diingatkan akan ada peralihan ke pihak ketiga atau outsourcing. 

“Kami melakukan ini karena kinerja mereka sudah tidak sebagaimana diharapkan. Mereka petugas kebersihan, tapi lingkungan DPRD ini selalu mendapat sorotan karena kurang bersih,” jelas Nanda.

Hari ini diingatkan, tiga hari memang bersih. Setelah itu kembali seperti semula. Jumlah mereka banyak, tapi hasil kerjanya tidak maksimal.

“Mereka kami gaji setiap bulannya Rp1,1 juta. Seharusnya mereka bisa menunjukkan kinerjanya sebelum kami beralih ke outsourcing,” sebut Nanda.

Ketika ditanya kepada Nanda berapa jumlah pekerja baru pengganti orang yang sudah lama, menurut Nanda jumlahnya sama yaitu 22 orang. Jumlah itu belm masuk manajer dan pengawas lapangan.

Lebih jauh, berapa DPRD menganggarkan untuk kebersihan DPRD Siak itu,  Nanda menyebutkan pihaknya menganggarkan Rp1 miliar setiap tahunnya.

Angka tersebut jika dbandingkan untuk orang lama yang digaji Rp1,1 juta. Setahun DPRD hanya mengeluarkan Rp356 juta. Jika ditambah THR hanya Rp424 juta. (sal)