PEKANBARU, situsriau.com - Efisiensi anggaran yang dilakukan Pemprov Riau dan DPRD ternyata tidak sepenuhnya benar. Beberapa pihak memandang justru perlu dilakukan perubahan prioritas dibanding pemangkasan di seluruh sektor belanja daerah.

Kondisi APBD Riau yang saat ini stagnan ternyata menurut pakar ekonomi juga tidak begitu berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Riau.
Seperti yang disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Universitas Riau, Edyanus Herman Halim SE MS, bahwa APBD Riau selama ini sedikit pengaruhnya terhadap masyarakat miskin di Riau.

“Kemiskinan sendiri lebih berpengaruh kepada kondisi perkebunan di Riau. Selama harga sawit dan karet tinggi, maka perekonomian masyarakat masih terus berjalan,” kata Edyanus, Kamis (28/2/19).

Pria asal Kuantan Singingi tersebut mengatakan bahwa saat ini ada sekitar Rp3,4 triliun uang yang bergulir di sektor perkebunan. Dengan demikian naik turunnya APBD tidak begitu mempengaruhi masyarakat Riau yang mayoritas bergerak di sektor pertanian.

“Jadi jika dilakukan penyesuaian maupun efisiensi di APBD, apakah memang berpengaruh ke rakyat atau tidak,” katanya.

Menurut Edyanus, hendaknya APBD Riau lebih difokuskan kepada kegiatan yang mengungkit kebahagiaan masyarakat. Dengan demikian masyarakat Riau bisa tentram dan meminimalisir kegaduhan.

“Ini menjadi tugas pemerintah maupun DPRD. Harus dicari betul apa yang benar-benar diinginkan masyarakat,” kata Edyanus.

Edyanus juga mempertanyakan belanja –belanja daerah yang selama ini menyedot banyak anggaran. Seperti pembangunan stadion, Kantor Polda Riau, Kantor Kejaksaan dan lainnya.

"Apakah memang tidak ada lagi infrastruktur yang bisa dibangun untuk masyarakat. Jangan-jangan pembangunan yang selama ini banyak digelontorkan dana ke sana justru tidak diinginkan masyarakat,” tanyanya. (sr5, in)