Jum'at, 26 April 2024  
Otonomi / Sebelum Rumahkan Hononer, Pemda Perlu Kaji Dampak Sosialnya
Sebelum Rumahkan Hononer, Pemda Perlu Kaji Dampak Sosialnya

Otonomi - - Minggu, 05/03/2017 - 21:50:12 WIB

PEKANBARU, situsriau.com- Pemprov Riau dan sejumlah pemkab berencana merumahkan tenaga honorer mengingat keberadaannya memberatkan anggaran daerah yang semakin minim.

Namun, sebelum hal ini dilakukan, tentu perlu kajian mendalam dari berbagai aspek, termasuk dampak sosialnya.

Anggota DPRD Riau Ade Hartati meminta wacana merumahkan honorer tidak dilakukan secara sporadis. Sebab dikawatirkan ini akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan menimbulkan persoalan sosial baru ditengah masyarakat.

Memang diakui Politisi  PAN tersebut penguranhan pegawai suatu hal yang tidak bisa dielakan. Ini kaitanya dengan kondisi anggaran yang mulai dari pusat dipangkas. Namun sebelum itu dilaksanakan Pemprov perlu melakukan kajian terlebih dahulu.

“Pemprov perlu buat kajian, dilihat mana yang produktif mana yang tidak. Jangan sporadis, yang memiliki kompetensi jangan sampai tekena imbasnya,” kata Ade Hartati,  Minggu (5/3/17).

Selain itu Pemrpov juga perlu melakukan Pembinaan terhadap tenaga honorer yang dirumahkan. Ini supaya mereka memiliki persiapan untuk berkarir ditempat lainnya. Soal waktu, Politisi asal kota Pekanbaru juga menghrapkan agat proses ini tidak dilakukan dengan tiba tiba.

“Perlu dilakukan Pembinaan terhadp mereka. Jangan juga tiba tiba. Supaya mereka merasa dohormati hak haknya,” sambung Ade.

Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Riau Suhardiman Amby, Menerangkan bahwa saat ini jumlah pegawai di Lingkup Pemprov Riau mwmbengkak dua kali lipat. Dari sebelumnya yang hanya berjumlah delapan ribu,  menjadi 16 ribu orang. Menanggapi itu, pihaknya sudah meminta bkp2d untuk menghitung berapa beban  dan kebutuhan pegawai untuk memenuhi beban kerja itu.

Ditanya soal ketentuan dalam UU ASN Yang baru dimana tenaga Honorer wajib diangkat menjadi pegawai, Politisi Hanura ini menyambut baik hal tersebut. Dengan demikian setidaknya ada kepastian bagi mereka yang mengapdi sebahai Honorer dalam kurun waktu tertentu.

"Kan memang harusnya begitu, setidaknya mereka memiliki kepastian. Jangan seperti hari ini, honorer Yang sudah bertahun tahun mengapdi di Pemprov tak jelas nasibnya," ungkapnya. (sr3,in)

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 08117533365
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com -----

 
Redaksi | Email | Galeri Foto | Pedoman Media Siber
Copyright 2012-2020 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved