BAGANSIAPIAPI, situsriau.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) diingatkan agar perampingan Satuan Kerja (Satker) harus disesuaikan dengan kekuatan anggaran. Perampingan satker jangan justru membuat anggaran bengkak.

"Perampingan satker memang sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016. Namun Pemkab Rohil hendaknya juga harus menyesuaikan dengan anggaran yang saat ini tersedia. Jangan justeru makin membebani anggaran," ujar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohil, Marusaha di Bagansiapiapi, beberapa waktu lalu. 

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDIP) ini menyebutkan, berdasarkan kewenangan SOTK itu, pada prinsipnya pihaknya mendukung agar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang SOTK yang diajukan Pemkab Rohil bisa secepatnya disahkan menjadi peraturan daerah (perda).

"Selain mengacu dengan SOTK kita juga mendukung penuh perampingan itu sebagai langkah yang tepat dari kondisi yang dihadapi daerah saat ini," ungkap Marusaha.

Disebutkan, kebijakan SOTK itu mengakibatkan ada perangkat daerah yang harus dihapus atau digabungkan menjadi satu pintu. "Hal penting yang harus juga diperhatikan agar dalam penempatan pejabat harus dilakukan selektif dan benar-benar orang yang memiliki kompeten di bidangnya," pesannya.

Figur yang ditempatkan harus mumpuni terutama di SKPD yang banyak berhubungan dengan kepentingan publik dan vital. "Untuk apa organisasi tangguh tapi personnya tidak. Maka harus ada peningkatan Sumber Daya Manusia," pungkasnya. (sr5, in)